Mapos, Mamuju – BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat terus mematangkan langkah strategis demi mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja di Bumi Manakarra. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, pertemuan koordinasi bertajuk “Rapat Peningkatan UCJ Kabupaten Mamuju Tengah 2026” digelar di Ruang Rapat Pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah.
Rapat kerja ini berfokus pada sinkronisasi program, evaluasi capaian kepesertaan, serta perumusan regulasi strategis daerah guna mengakselerasi tercapainya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Hamyuliawati Hamzah, menegaskan bahwa pencapaian UCJ bukan sekadar target angka statistik, melainkan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan sosial-ekonomi bagi setiap pekerja.
Menurut Hamyuliawati, dukungan penuh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) merupakan kunci utama untuk mengintegrasikan program jaminan sosial ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah atas komitmen kuatnya menuju UCJ. Melalui perencanaan yang matang bersama Bappeda Litbang, kami optimis perluasan perlindungan bagi pekerja informal, perangkat desa, tenaga kontrak, hingga pekerja rentan di Mamuju Tengah dapat diakomodasi secara terstruktur. Jaminan sosial ini adalah investasi daerah jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan ekstrem akibat risiko sosial-ekonomi,” ujar Hamyuliawati Hamzah.
Dalam rapat evaluasi tersebut, dipetakan pula beberapa potensi kepesertaan yang belum tergarap optimal, seperti sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan sektor jasa perorangan yang mendominasi profil pekerja di Mamuju Tengah. Integrasi data kepesertaan antarinstansi menjadi salah satu agenda utama yang disepakati untuk segera dieksekusi guna menghindari tumpang tindih anggaran perlindungan sosial dari Pemda.
Hamyuliawati menambahkan bahwa koordinasi intensif ini akan melahirkan peta jalan (roadmap) yang konkret agar implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.
“Bila jaminan perlindungan sosial ini sudah merata dan menyeluruh, para pekerja di Mamuju Tengah dapat bekerja dengan keras dan bebas cemas. Segala risiko Kecelakaan Kerja (JKK) dan Kematian (JKM) sudah kami tanggung. Kami berharap sinergi ini berjalan konsisten agar target perlindungan semesta di Kabupaten Mamuju Tengah dapat segera terealisasi secara paripurna,” pungkas Hamyuliawati.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berkomitmen penuh mengawal keberlanjutan program UCJ demi kesejahteraan masyarakat lokal.
(*)
