Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan yang terencana dan berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam Diseminasi Laporan Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, yang digelar di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Senin (15/12/2025).
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan, yang mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar Darwis Damir, menyampaikan bahwa forum ini menegaskan pentingnya menjadikan data dan dinamika kependudukan sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Menurutnya, Laporan Kependudukan Sulbar Tahun 2025 menyajikan gambaran komprehensif terkait jumlah dan struktur penduduk, persebaran, fertilitas, mortalitas, serta mobilitas penduduk yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah, sekaligus memetakan tantangan seperti pengelolaan bonus demografi, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas SDM, dan pengurangan kesenjangan wilayah.
“Data kependudukan yang kuat menjadi fondasi kebijakan yang lebih responsif, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Nur Sehan.
Sejalan dengan itu, PJPK Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan arah, tahapan, dan target pembangunan kependudukan secara terukur, serta mendorong sinergi lintas sektor agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menegaskan bahwa diseminasi ini menjadi langkah untuk memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Peta jalan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi panduan operasional yang aplikatif dan berorientasi pada hasil,” tegas Darwis Damir.
Melalui pengelolaan kependudukan yang berbasis data, Sulawesi Barat diharapkan mampu mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
(*)
