Mapos, Majene — Dari hasil monitoring atas sejumlah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berupa bangunan, banyak ditemukan tidak dikelola secara baik dan benar.
Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah konkret supaya aset-aset tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah.
Wakil Bupati (Wabup) Majene Andi Rita Mariani Basharoe kepada wartawan, Jum’at 21 Maret 2025 mengatakan, ada sejumlah aset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang mubazir dan perlu ditertibkan diantaranya Pasar Oleh-oleh di Kelurahan Lembang Kacamatan Banggae Timur, Lods dan kios di Pusat Pertokoan, Pasar Sentral Majene dan lain-lain.
“Makanya kita lakukan monitoring secara terpadu terkait pemanfaatan aset dengan melibatkan OPD terkait seperti Dinas Koperindag, Bappeda, Perhubungan, Satpol PP, Bagian Hukum Setda dan bidang aset BKAD,” terang Andi Rita sapaan akrab Andi Rita Mariani Basharoe.
Menurut mantan Kepala Perwakilan BKKBN Jogjakarta ini, berdasarkan informasi yang dia peroleh, banyak aset daerah dimaksud seolah-oleh menjadi milik masyarakat atau pedagang, bahkan ditengarai ada yang diperjualbelikan.
“Ini semua yang perlu kita tertibkan. Regulasinya harus jelas supaya pemerintah bisa melakukan langkah tegas demi untuk kepentingan semua pihak,” ungkap Wabup Majene.
Dia berharap agar masyarakat maupun pedagang sebagai penerima manfaat dapat mengelolanya dengan baik.
“Karena ini adalah milik Pemda, tentu bisa kita kelola dengan penuh tanggungjawab,” tutupnya.
Terpisah, salah seorang masyarakat yang enggan ditulis namanya menyebut, langkah yang dilakukan oleh Andi Rita Basharoe patut mendapat apresiasi sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa aset Pemda Majene yang seharusnya dapat dikelola dengan baik justru dikelola seolah menjadi milik pribadi.
Dia memberi contoh, untuk menempati Lods dan kios di Pasar sentral Majene pedagang harus menyetor uang sebesar Rp100 juta yang sebelumnya dipatok sebesar Rp30 an juta.
“Misalkan, kita ingin masuk ke salah satu kios kosong yang secara tertulis dengan nama sesorang, kita harus membayar orang tersebut sebesar Rp100 juta. Sepertinya kios itu milik dia. Padahal, itu kan milik Pemkab Majene. Apakah yang bersangkutan membayaran iuran atau retribusi?. Ini semua yang perlu ditertibkan. Jadi saya sepakat atas langkah yang dilakukan Wabup Majene,” ungkap sumber.
Turut hadir dalam kegiatan, Pj Kepala Dinas Koperindag & UKM, Andi Beda Basharoe, Kepala Bapenda, Jazuli, Pj Dinas Perhubungan, Azis, Pj Kasatpol PP, Asisten Setda Majene, Rahim, Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Majene, Tamzil Yunus.
(*)
