Mapos, Jakarta — Menyinkronkan arah kebijakan Nasional di masa Pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh kabupaten kota di Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan pusat. Tidak ketingalan Kabupaten Majene.
Bupati Majene dalam siaran persnya pada Jum’at 7 Pebruari 2025 kemarin menyebut, pertemuan yang dia lakukan bersama sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Majene dengan pihak Kementerian PPN / Bappenas adalah untuk menyinkronkan arah pembangunan nasional dengan daerah yang dia pimpin.
“Pertemuan ini kami anggap penting dalam upaya perbaikan dan kemajuan daerah dalam masa pemerintahan kami di periode kedua yang insya Allah mulai bergulir setelah kami kembali dilantik pada 20 Pebruari 2025. Maka dari itu, saya bersama pimpinan OPD hadir dalam Rakor ini agar mampu bergerak cepat untuk mewujudkan harapan masyarakat Majene,” terang Andi Achmad Syukri Tammalele.
Dalam Rakor itu, dia juga turut menjelaskan kondisi wilayah dan potensi daerah yang ada di kabupaten Majene, termasuk luas wilayah Majene yang mencapai 947,84 kilometer persegi atau lima persen dari total wilayah provinsi Sulawesi Barat.
“Secara administrasi terdiri dari delapan kecamatan, 20 kelurahan dan 62 desa. Kondisi topografi Majene terdiri dari daerah pesisir, perbuktan dan pegunungan. Sementara lotensi unggulan di Majene cukup melimpah mulai sektor pertanian, perkebunan seperti kakao, kelapa dalam, bawang merah. Juga memiliki variates khas seperti loka pere, nenas dan potensi lainnya,” beber AST sapaan akrab Andi Achmad Syukri Tammalele.
Selain potensi diatas lanjutnya, sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata juga cukup melimpah untuk mewujudkan visi misi pemerintah untuk 5 tahun kedepan.
Dihadapan Kementerian PPN Bappenas, Bupati Majene turut mengurai gambaran capaian indikator makro pembangunan saat dirinya memimpin Kabupaten Majene diantaranya capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
“Apa yang dicapai dalam pemerintahan selama ini tak terlepas dari terjalinnya kolaborasi program kerja dan pembiayaan baik pusat dan daerah. Kita berharap, pertemuan ini menjadi momentum tepat agar akselerasi pembangunan pusat dan daerah berjalan dengan baik. Kita berharap, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan anggaran terhadap daerah baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun DAU (Dana Alokasi Umum) setiap tahunnya.,” urainya.
Karena itu Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele meminta agar jajaran Deputi Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat memberikan arahan terkait arah kebijakan nasional yang nantinya diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di daerah.
“Saat ini kondisi fiskal Kabupaten Majene di tahun 2024 masih kategori rendah. Artinya, daerah kami masih sangat bergantung pada dana transferan dari pusat baik itu DAU maupun DAK serta dana perimbangan. Inilah yang kita harapkan dari pertemuan ini agar tercipta sinkronisasi arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah,” pungkasnya.
(*)
