Mapos, Majene — Seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat hari ini, Senin (3/6/2024) dijwalkan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, tidak terkecuali Kabupaten Majene.
Dari hasil LHP itu, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat mendapuk Kabupaten Majene peroleh predikat opini wajar tanpa pengecualian.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Artinya, tata kelola keuangan daerah Kabupaten Majene pada 2023 dianggap baik.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele ketika dihubungi terpisah mengatakan, perlahan WTP yang diraih bukan tanpa sebab, melainkan upaya dan kerja keras yang dilakukan jajarannya dalam menata keuangan daerah dalam kurun waktu selama 2023.
“Untuk itu saya mengapresiasi kepada seluruh tim dan jajarannya karena telah mampu mengelola keuangan, baik mulai dari pendapatan hingga belanja kebutuhan daerah. Semoga perolehan WTP ini menjadi pemicu supaya semua staf yang bekerja secara baik dapat lebih ditingkatkan lagi di masa datang,” ungkap Andi Syukri Tammalele.
Selain Kabupaten Majene, juga turut melakukan penyerahan LHP adalah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.
(*)
