Mapos, Majene — Untuk mempercepat proses penetapan obyek pengakuan hak penetapan hukum adat dan pengetahuan tradisional wilayah Kabupaten Majene maka dipandang perlu untuk melakukan verifikasi dan validasi hukum adat setempat.
Sebagai Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Majene, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene, Ardiansyah memandang perlu untuk melakukan rapat demi menyamakan persepsi dalam proses verifikasi dan validasi masyarakat adat sebagaimana dituang dalam Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan Adat di Kabupaten Majene.
Karena menurut dia, peran serta masyarakat adat dalam pembangunan sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan desa berbasis adat yang bersinergi dengan pemerintahan desa.
Harapannya, supaya proses verifikasi dan validasi nantinya dapat sesuai harapan sebagaimana dimanahkan dalam Perda No 1 tahun 2023.
(*)
