Mapos, Majene — Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.
“Untuk itu perlu dilakukan kajian pada kegiatan yang akan datang seperti yang kita lakukan saat ini,” terang Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Coaching Clinic Nasional Slum Upgrading Project (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Majene 2023, Andi Irma yang diwakili oleh Nursalam.
Dalam laporannya di salah hotel di Majene, Rabu (29/3/2023) Nursalam menyebut dasar kegiatan yang tengah dilaksanakan adalah Target RPJMN 2020-2024 untuk pengurangan kumuh yang mencapai luasan 10 ribu hektar di dahun 2024
Dikatakan, hingga tahun 2022, Direktorat PKP DJCK-PUPR melalui NSUP Program KOTAKU dan Program Reguler APBN telah berkontribusi pada pengurangan kumuh seluas 8.643 hektar, sehingga masih terdapat sisa sebesar 1.357 Hektar selama tahun 2023 – 2024.
“Tujuan coaching clinic ini adalah; 1. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Master Plan, site plan): dan 2. Tersedianya dokumen Readiness Criteria (RC) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Integrasi) Tahun 2024,” ungkap Nursalam.
Sementara output yang diharapkan adalah, tersusunnya dan disepakatinya dokumen perencanaan (Master Plan, Siteplan dan Memorandum Program serta Dokumen Readiness Criteria (RC) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Integrasi) Tahun 2024.
Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Majene ini, output dan target coaching clinic yang merupakan target pendampingan tahun 2023 adalah meningkatnya peran dan kapasitas Pemda untuk keberlanjutan NSUP Program Kotaku.
“Dalam hal ini,disepakatinya Master Plan, Siteplan dan Memorandum Program sebagai acuan dalam Pelaksanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Somba Kelurahan Mosso — Kabupaten Majene, tersedianya dokumen RC Kabupaten Majene yang memenuhi syarat dan ketentuan program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh (DAK Integrasi TA 2024),” tandas Nursalam.
Turut hadir, Wakil Bupati Majene, Arismunandar, Ketua Forum PKP, Balai PPW Provinsi Sulawesi Barat, pimpinan OPD/ Instansi Terkait dan undangan lainnya.
(*)
