Mapos, Majene — Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan menyoroti soal alokasi anggaran biaya cetak adminstrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang ‘terjun bebas’.
“Padahal, tanpa ditopang oleh anggaran yang cukup maka akan berdampak pada layanan kepada masyarakat,” sebut Adi Ahsan kepada Mamujupos.com, Senin (27/2/2023).
Dikatakan, anggaran tinta untuk administrasi kependudukan membutuhkan biaya Rp300 sampai Rp350 juta pertahun.
“Sekarang yang dianggarkan pada tahun 2023 hanya Rp50 juta. Maka bisa dipastikan, pelayanan administrasi kependudukan akan mengalami kendala pelayanan,” ucap Adi Ahsan.
Menurut legislator asal Partai Golkar ini, dirinya akan terus menyoroti kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majene yang tidak memihak kepada masyarakat terutama pada pelayanan publik.
“Bukan baru sekarang saya menyoroti pemerintah. Dari dulu sebelum saya jadi anggota dewan juga sudah jadi aktivis di berbagai lembaga masyarakat. Jadi jangan dikatakan bahwa saya ini selalu mencari-cari masalah pemerintah. Terlepas dari saya sebagai anggota dewan, saya juga bagian dari masyarakat,” tegasnya.
Dia berharap supaya pemerintah daerah Kabupaten Majene mengalokasi anggaran pada skala prioritas dan berpihak kepada masyarakat.
“Selama itu tidak dipenuhi, maka saya akan tetap mengeritik,” tandasnya.
(*)
