Mapos, Majene — Janji Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat atas pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada ASN yang dijadwalkan pekan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan.
Dia menilai, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene hanya bisa mengumbar janji tanpa melihat kondisi keuangan yang ada.
Buktinya kata dia, hingga Senin (27/2/2023) Pemkab Majene tak kunjung membayarkan TPP seperti yang dijanjikan.
“Dia kan (Pemkab Majene) minggu lalu barjanji bahwa minggu ini sudah dibayarkan. Mana? Sekarang sudah satu minggu sejak mereka keluarkan pernyataan lewat media. Mana?,” ungkap Adi Ahsan.
Lebih jauh dia membahas soal kebijakan TPP yang dimulai pada tahun 2018.
“Waktu itu dianggarkan Rp29 miliar. Nah, pada tahun 2021, dalam anggaran pokok TPP ASN dianggarkan Rp39 miliar, namun pada APBD perubahan 2021 dikurangi menjadi Rp29 miliar. Kemudian pada APBD Pokok 2022 alokasi anggaran TPP ASN tembus ke angka Rp35 miliar dan di APBD Perubahan 2022 dikurangi menjadi Rp24 miliar,” ungkap Adi Ahsan.
Setelah tahun 2023, lanjutnya dalam postur APBD pokok tertuang TPP ASN Rp18 miliar.
“Jika tunggakan bayar pada 3 bulan untuk tahun 2022 tidak dianggarakan di tahun 2023, maka sumber anggarannya akan menggunakan anggaran tahun 2023. Artinya anggaran TPP ASN senilai Rp18 miliar akan berkurang lagi, karena untuk menutupi 3 bulan tunggakan bayar tahun 2023,” beber Adi Ahsan.
Dirinya tidak habis pikir atas sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang terkesan mencederai kepentingan masyarakat.
“Kasihan ASN kita yang sudah bekerja baik lantas tidak diapresiasi. Apalagi, dari informasi yang peroleh, hampir semua ASN sudah ‘menggadaikan’ SK nya di bank. Tentu, mereka berharap melalui TPP kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi,” ungkap Adi Ahsan.
Dia berharap Pemda Kabupaten Majene jangan selalu sesumbar jika memang kemampuan daerah belum siap untuk itu.
(*)
