Wouw.. Proyek Titipan Di Sulbar Diduga Rugikan Negara 150 Milyar

 

Kejati Sulselbar "Jan Maringka"

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar “Jan S Maringka”

Mapos. Makassar – Penyelewengan dana APBD Sulbar tahun 2016 mulai menemui titik terang, penyidik Kejati Sulselbar menemukan keterlibatan oknum anggota DPRD memasukkan proyek titipan yang diduga merugikan keuangan Negara sekitar 150 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Jan S Maringka.

Ia menerangkan, ini berawal dari perbuatan oknum anggota DPRD Sulbar dengan memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Sulbar tahun 2016, tanpa melalui prosedur yang berlaku, anggarannya Rp300 miliar, ada yang dikerjakan sebagian. Di tafsir kerugian Negara mencapai 150 miliar, jelas Jan S Maringka. Minggu (17/09/2017).

Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum anggota DPRD tersebut,  kata Jan.

Dan banyak ditemukan kurangnya volume pekerjaan,  bahkan terkesan rekayasa karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntuhkannya. Termasuk digunakan sebagai fee kepada para anggota DPRD yaitu sebesar 10 hingga 15 persen, tambahnya.

Dokumen yang telah diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan untuk digunakan sebagai mendukung pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Penggeladahan selama 2 hari (jumat-sabtu/ 15-16 September 2017) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017, Tim Penyidik telah berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Prov. Sulbar TA. 2016,  yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019, kata Jan S Maringka.

“Selama 2 hari sejak Jumat (15/9) Tim Penyidik Kejati Sulsel melakukan tindakan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemprov Sulbar, antara lain kantor Bappeda, DPRD, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas lainnya”, kata Jan S Maringka.

(arman)