Wawancara Ekslusif dengan Kepala Bappeda Sulbar Seputar Forum Lintas OPD

Gambar Wawancara Ekslusif dengan Kepala Bappeda Sulbar Seputar Forum Lintas OPD

Mapos, Mamuju – Forum Koordinasi Lintas OPD, adalah merupakan sebuah rangkaian dari sebuah perencanaan untuk tahun 2020.

Namun, kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta itu, banyak menuai kontroversi. Berbagai elemen masyarakat mempertanyakan seputar kegiatan tersebut, dimana, Pemprov Sulbar memboyong semua OPD nya ke Jakarta. Ada yang menilai bahwa itu adalah mubassir, buang-buang anggaran dan sebagainya. Bahkan out put nya untuk Provinsi Sulbar masih dipertanyakan.

Menjawab semua itu, berikut petikan wawancara dengan Kepala Bappeda Sulbar, DR. H. Junda Maulana, Jumat (8/3/2019).

Mengapa kegiatan Forum Koordinasi Lintas OPD dilaksanakan di Jakarta ?

Berdasarkan pertimbangan dan pandangan dari Sekretaris Provinsi, bahwa kita harus menjemput bola, kita harus membikin Forum Lintas OPD ini dengan mengundang para kementerian, apakah itu dari eselon I maupun eselon II yang berkaitan dengan perencanaan.

Mengapa itu penting, karena Sulbar ini membutuhkan cukup banyak kebutuhan anggaran dalam upaya capaian target-target pembangunan kita.

Asumsi kedua, tambah Junda, bahwa dukungan dari pemerintah pusat itu menjadi sesuatu hal yang diharapkan, dan juga dalam upaya mengsinkronisasikan Kementerian dan pemerintah daerah, karena itulah kegiatannya kita laksanakan di Jakarta.

Lalu, kenapa harus di Jakarta, bukan di Sulbar

Kenapa di Jakarta, karena tahun lalu kita telah mengadakan kegiatan serupa, namun dalam kegiatan itu, kita tidak mengundang para Kementerian. Namun menurut pandangan Sekprov, kita harus menjemput bola, kita harus mendekatkan, agar ada saling konek antara pemerintah pusat dan daerah.

Kenapa bukan pihak Kementerian saja yang diundang ke Sulbar

Bila kita berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan maka bukan dibicarakan masalah pemborosan atau tidak, tapi berbicara masalah efektif dan efisien.

Lalu, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Kementerian, rata-rata mereka melakukan rapat kerja di lingkup Kementeriannya. Katakanlah Bappenas, pada hari yang sama, mereka melaksanakan kegiatan di seluruh indonesia, kemudian, tanggal 2-4, Maret 2019, rata-rata kementerian membuat kegiatan ke Padang, melaksanakan Rakortik di Balikpapan, lalu mereka memiliki rapat-rapat kerja. Nah, kalau kita memanggil ke Provinsi Sulawesi Barat, saya sangat yakin dengan padatnya kegiatan mereka, mereka pasti sedikit yang hadir, mungkin tidak semua Kementerian bisa hadir, lalu asas efektivitasnya pastilah tidak terpenuhi.

Bila kita laksanakan di Jakarta, dengan keadaan jadwal mereka yang padat, mereka bisa menugaskan pejabatnya, minimal eselon III nya untuk hadir, karena lokasinya dalam wilayah DKI Jakarta.

Dari 26 kementerian yang kita undang, ada dua yang tidak sempat hadir, yakni dari Kementerian Perindustrian dan keuangan, selebihnya hadir semua.

Dan menurut kami, asas efektivitasnya terlaksana dan tepat sasaran. Itulah tujuan kita bagaimana mengsinkronkan antara arah kebijakan pembangunan pusat dan arah kebijakan pembangunan provinsi.

Nah, kenapa kita harus melakukan ini, karena, inilah saat perencanaan pembangunan. Tanggal 11-15 Maret itu, adalah Rakortek Bank di Balikpapan. Sebelum kita masuk pada pembahasan Rakortek Bank, kita terlebih dahulu mengundang Kementerian untuk menyamakan persepsi dulu, misalnya kita membutuhkan kegiatan pembanguan sebuah gedung, lalu dalam pembahasan kemarin sudah jelas. Kalau mengusulkan sesuatu kan harus lengkap, ini yang dipersiapkan dan ini. Sehingga pada saat Rakortek Bank di Balikpapan kita sudah mempersiapkannya.

Kementerian juga banyak yang bertanya, mereka mengatakan, ini perencanaan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar adalah sesuatu hal inovatif, tidak ada provinsi lain yang mengadakannya. Karena itulah kami sangat senang, kenapa? Hanya Provinsi Sulbar yang memiliki perencanaan ini. dan perencanaan ini kita sudah melaluinya diskusi-diskusi lebih awal.

Sambutan dari Bappenas dalam hal ini diwakili oleh salah satu direktur dalam bidang jasa keuangan, DR Olifiani sangat merespon menyusuaikan terget-terget pembangunan, dari Bankda juga merespon dan mereka katakan ini suatu lompatan yang baik yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar.

Apa Target tahun 2020

Untuk target 2020, kita mengarah kepada yang proritas pada pembangunan kita, ya, tentunya kita targetkan kepada infrastruktur dalam bidang pekerjaan umum. Untuk bidang pekerjaan umun ini, kita juga sudah berulang kali melakukan pertemuan dengan para Satker, Balai, di Sulbar, kemudian untuk mensinkronkan semua, kita lanjut bertemu Menteri. Menteri pun kemudian mengundang semua Dirjennya pada tanggal 13 Februari 2019 dan kita melakukan Rakortek Bank di Makassar dan kita sudah memfinalkan itu dan pada saat nanti Rakortek Bank di Balikpapan dan penyusunan DAK itu sudah bisa ketemu. Tinggal bagaimana asusmsi anggaran dari APBN saja, sehingga kita bisa mengharapkan sesuatu yang baik, paling tidak apa yang kita usulkan sudah bisa dimengerti oleh Kementerian.

Apa-apa saja yang diusulkan.

Salah satu yang diusulkan adalah jalan Salubatu Bonehau Kalumpang dan batas Luwu Utara. Kita usulkan menjadi penanganan nasional, karena selama ini masih jalan provinsi yang baru kita sentuh sekitar 16 kilo, itu baru satu sisi ruas jalan, kita mengharapkan agar pusat yang tangani. Kenapa kita mengharapkan itu menjadi kewenangan pusat ? Bila dihitung dari anggaran APBD Sulbar, kita membutuhkan dana sekitar Rp. 900 miliar untuk menuntaskan jalan provinsi kita. Lalu dengan kondisi keuangan sebesar itu, untuk mencapai di tahun 2020, 70 persen jalan provinsi kita membutuhkan anggaran sebesar 400 miliar.

Oleh sebab itu, kita membutuhkan dukungan pusat melalui dana DAK pusat, sehingga kami dapat mengintervensi jalan-jalan pusat. Karena kalau DAK mereka kecil masuk ke Provinsi Sulbar, maka amggaran kita untuk mengalokasikan Rp. 400 miliar untuk tahun 2020, sangat susah, karena anggaran alokasi yang bisa kita bagi ke semua OPD sebesar Rp 900 miliar. Bila Rp. 400 miliar sudah diambil maka OPD lain bagaimana.

Itulah maksud tujuan kami, sehingga bisa mendapatkan dukungan. Sumber pembiayaan APBD kan ada berbagai macam, ada dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan DAK bisa. Inilah yang kita sinergikan. Bila sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat maka, pemerintah provinsi mengganggarkan melalui APBD kegiatan-kegiatan yang sudah tidak terbiayai lagi disini, sehingga ada yang lebih fokus.

Kemudian bagaimana menurunkan kemiskinan, itu juga kita sudah angkat, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana meningkatkan pendidikan. Dan yang menarik, pendidikan banyak peluang dibuka tinggal bagaimana kita mengejar dana-dana tersebut.

Menurut cacatan saya, sebagai seorang perencana, bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta itu cukup maksimal dan efektif. Bukan karena saya penyelenggara, karena saya melihat hasilnya.

Seandainya, sedikit saja Kementeriam yang hadir, saya juga pasti akan katakan tidak efektif.

Tinggal bagaimana kita menindak lanjuti, itu yang terpenting. Kita sudah buka ruang, kita sudah dikenal dengan penentu-penentu atau pengelola kebijakan. Tinggal bagaimana para OPD melanjutkan itu, utamanya nanti pada saat di Balikpapan dalam kegiatan Rakortek Bank dan masih ada lagi kegiatan yakni di Musrembang nasional, ini yang kita kejar.

(*)

Baca Juga
caleg sulbar no 23
caleg sulbar no 27
caleg sulbar no 34
caleg sulbar no 37
caleg sulbar no 39
caleg sulbar no 40
caleg sulbar no 42