Wabup Majene Rakor dengan Ombudsman Perwakilan Sulbar Terkait WFC

  • 16 Mar 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 516
Gambar Wabup Majene Rakor dengan Ombudsman Perwakilan Sulbar Terkait WFC

Mapos, Mamuju — Wakil Bupati Majene H Lukman melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar terkait Proyek Reklamasi Pembangunan Water From City (WFC) Kabupaten Majene di Mamuju, Senin (16/03/2020).

Menurut Lukman, Rakor yang dilakukan adalah hasil tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait proyek WFC di Kabupaten Majene.

Dengan membawa serta jajaran OPD terkait, Lukman secara gamblang menjelaskan tentang Proyek Pembangunan WFC.

Lukman mengatakan, Pihak pemda hanya melakukan penyesuaian di lokasi pembangunan WFC.

“Bukan melaksanakan reklamasi, hanya saja penimbunan pembangunan tanggul itu yang dikonotasikan sebagai reklamasi. Tidak ada reklamasi di Majene, makanya pertemuan hari ini akan bermanfaat sekali karena kami akan memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara detail terkait proyek WFC,” terang Lukman

Lukman juga berterima kasih atas langkah Ombudsman mengumpulkan semua pihak untuk menyamakan persepsi terkait program pembangunan WFC agar bisa berjalan dengan baik tanpa adanya cela.

“Pemerintah Kabupaten Majene bersedia dan siap melakukan perbaikan melengkapi semua yang dianggap masih kurang,” tegasnya.

“Rasa tanggung jawab yang membuat saya hadir disini. Jujur, saya tidak ada perintah langsung dari pak bupati. Akan tetapi karena pak bupati tidak ada di tempat, maka saya berinisiatif untuk hadir dalam kegiatan ini,” jelas Lukman.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar mengatakan, forum yang tengah berlangsung adalah wadah bagi Ombudsman untuk meminta keterangan kepada para pihak.

Dikatakan, posisi Ombudsman dalam masalah ini sebagai penengah, karena adanya aduan masyarakat yang wajib untuk ditindaklanjuti.

“Sebelum lanjut, saya harus stresing lebih dahulu bahwa tidak ada niat Ombudsman mengganjal program WFC. Tepi karena ada aduan masyarakat dan itu wajib kami selesaikan,” jelas Lukman Umar.

Lebih jauh, Lukman Umar memaparkan sejumlah temuan dugaan maladministrasi yang telah ditemukan oleh tim Ombudsman atas WFC.

“lnvestigas lapangan, klariflkasi terlapor, klariflkasi pihak terkait, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan peraturan perundag-undangan sudah kami lakukan, dan hasilnya ada 3 tiga jenis maladministrasi yang terjadi dalam proyek ini,” katanya.

Diketahui, Rakor ini untuk mempertemukan semua pihak yang ada keterkaitan dengan proyek WFC, sebagai pertimbangan Ombudsman sebelum mengeluarkan hasil akhir.

( * )