Mapos, Majene — Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka stuting, salah satunya yaitu melakukan rekonsiliasi di berbagai kesempatan.
Wakil Bupati (Wabup) Majene, Arismunandar sesaat sebelum membuka rapat Rekonsiliasi dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene, Rabu (24/8/2022) menyebut, pertemuan itu dilakukan dalam rangka mendiskusikan dan pembahasan mengenai percepatan panurunan stunting yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di lingkup Kebupaten Majene.
Dia berharap, melalui petemuan itu dapat menghasillkan sebuah rencana kerja untuk memudahkan Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam melakukan kegiatan sekaligus sebagai alat pemantauan di lapangan.
Dikatakan, Prevalensi stunting tahun 2021 menurut hasil Survey Status Gizi indonesia (SSGI) Provinsl Sulawesi Barat masih di atas angka nasional tercatat sebesar 33,8%, data ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 24,4%. Untuk itu, target penurunan stunting Provinsl Sulawesi Barat untuk tahun 2022 adalah 28,49%, lalu di tahun 2023 menjadi 23,52% dan di tahun 2024 ditargetkan menjadi 18.61%.
“Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dua tertinggl prevalensi stuntingnya dari provinsi lainnya, dan merupakan salah satu wilayah prioritas penggarapan penurunan kasus stunting di Indonesia,” jelasnya.
Jumlah keluarga beresiko stunting Kabupaten Majene menurut hasil Pendataan Keluarga 2021 sebut Arismunandar, tercatat sekitar 14% dari total provinsi, dan secara persentase, mempengaruhi prevalensi stunting secara provinsi maupun nasional.
“Sebagaimana diketahui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 mengamanahkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Ketua Pelaksana dalam Percepatan Penurunan Stunting. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kepala BKKBN menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN nomor
12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Stunting Indonesia 2021-2024 (RAN-PASTI),” ungkap Arismunmdar.
Lebih jauh, Arismunandar mengatakan, memperhatikan RAN-PASTI dimana pendekatan strategis untuk mempercepat penurunan stunting dilakukan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting dan semua calon pengantin, maka ini merupakan
upaya pendekatan dari hulu melalui penapisan.
“Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi; penapisan keluarga dengan Pasangan Usia ubur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran; penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita); penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat,” bebernya.
Ia menegaskan, Pemkab Majene telah turut berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting, diantaranya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar OPD maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi.
“Pengalokasikan anggaran APBD dan sumber dana lainnya yang sah serta pelibatan kecamatan, kelurahan dan desa untuk program dan kegiatan penurunan stunting,” pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Dr. (H.C.) Nuryamin, STP, MM, Sp.OG (K) berucap terima kasih kepada Pemkab Majene beserta jajarannya atas komitmen dan kerjasama yang baik sehingga beberapa hal yang menjadi aspek penting dalam upaya penurunan stunting dapat terealisasi secara baik.
(*)
