Ungkap Penyimpangan Dana Aspirasi Sulbar, Kejati Periksa Penghubung Proyek

 

Kasi Penkum Kejati Sulselbar "Salahuddin"

Kasi Penkum Kejati Sulselbar “Salahuddin”

Mapos. Mamuju – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah penghubung proyek. Kamis (21/09/2017).

Dikatakan,  pada rabu kemarin (19/09/2017) penyidik telah memeriksa 7 orang para penghubung. Pemeriksaan itu berlangsung mulai pukul 09.00 WITA hingga 23.35 WITA.

selanjutnya,  pada hari jumat (22/09/2017) penyidik Kejati akan memeriksa 32 orang lagi para penghubung proyek.

Pemeriksaan ini terkait, dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulbar 2016.

“Sejumlah penghubung proyek tersebut diambil keterangannya sebagai saksi” ucap Salahuddin.

Pemeriksaan terhadap para penghubung proyek tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal, kata Salahuddin.

Ini adalah pemeriksaan susulan pasca pemeriksaan terlebih dulu yang dilakukan tim penyidik Kejati terhadap para Kasubag program, pejabat pengadaan barang dan jasa disetiap SKPD, hingga Sekretaris Dewan (Sekwan) Pemprov Sulbar, kontraktor sebelumnya.

“Jadi pada intinya tim penyidik mengejar fakta, juga penelurusan dana-dana tersebut, kenapa harus ada dana aspirasi, kemudian bagaimana teknisnya dan apakah dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau seperti apa,” terang Salahuddin.

Terkait dengan siapa saja oknum yang disinyalir menerima dan ikut menikmati aliran dana yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini, Salahuddin berdalih belum bisa membeberkannya. Sebab, sejauh ini tim penyidik masih terus berupaya mengumpulkan fakta-fakta dan bukti yang cukup dari sejumlah saksi untuk kemudian menjerat oknum pelaku penyimpangan dana tersebut.

“Kalau proyek dana-dana siluman nanti kita lihat yang jelasnya itu semua pasti menjadi kajian dari tim penyidik jadi percayakan terhadap penyidik yang bekerja secara profesional dan proporsional karena tidak mungkin tim penyidik meningkatkan perkara ini ketahap penyidikan kalau tidak mencukupi dua alat bukti,” ucapnya.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati ini terus mendalami serta melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran aspirasi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar).

Penyidik kini tengah menyasar peran serta keterlibatan, sejumlah legislator DPRD Sulbar yang diduga keciprat dana aspirasi yang bersumber dari APBD Pemprov Sulbar, tahun 2016. Dimana penyidik telah mensinyalir adanya penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran, yang ditaksir mencapai ratusan miliar.

Sejak ditingkatkannya penanganan perkara ini ke tahap penyidikan, penyidik telah memanggil dan memeriksa kurang lebih 51 orang pejabat di lingkup Pemprov Sulbar. Tujuannya, untuk mengumpulkan fakta serta bukti-bukti kuat, terkait dugaan penyimpangan dalam kasus tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, tutup Salahuddin.

(usman)