Ternyata SK Bupati Mamuju Ini Cacat Hukum

0
956

Mapos, Mamuju – DPRD Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait surat keputusan (SK) Nomor : 188.45/596KPTS/XII/2020 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mamuju tahun 2021. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Mamuju H. Sugianto dihadiri Wakil ketua I DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Ketua Komisi III Masramjaya dan sejumlah anggota DPRD Mamuju lainnya.

Dalam RDP juga dihadiri para pimpinan OPD Mamuju, Kepala Inspektorat, Asisten I, BPKAD, Kabid Perundang-Undangan bagian Hukum dan beberapa Kepala Desa, Panitia Pilkades serta sejumlah Ketua BPD Desa.

RDP ini untuk mengklarifikasi SK Bupati No.188.45/596KPTS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan merevisi kembali hasil rapat komisi I DPRD dengan OPD tertanggal 18 Desember 2020 tentang kesepakatan penundaan Pilkades serentak di Kabupaten Mamuju.

Sugianto membacakan hasil kesepakatan RDP revisi penundaan kembali Pilkades serentak yang dijadwalkan pada tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan SK Bupati Mamuju. Kesepakatan RDP sebagai berikut.

Pertama, terhadap proses tahapan Pilkades yang dilaksanakan di Desa yang berdasarkan pada SK Bupati No.188.45/596KPTS/XII/2020 tanggal 23 Desember itu.

“Forum menilai hal itu adalah inprosedural. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan,” kata Sugianto dalam RDP yang berlangsung diruang penerimaan aspirasi DPRD Mamuju, Selasa (12/01/2020).

Dia menambahkan, SK Bupati Mamuju tentang pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mamuju tahun 2021 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

“Bertentangan dengan Perda No. 7/2017, bertentangan dengan Perbup 27/2017, bertentangan dengan Permendagri 65, bertentangan pula dengan Permendagri 72, bertentangan juga dengan surat mendagri tentang penundaan Pilkades itu yang pertama,” beber Sugianto.

Kedua, dengan alasan regulasi belum direvisi dan anggaran Pilkades tidak memungkinkan cair bulan Januari dan Februari 2021, maka Pilkades yang direncanakan oleh pemerintah daerah digelar pada bulan Februari 2021dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan ditunda.

Tiga, para peserta rapat diminta tetap konsisten bersepakat menunda Pilkades paling cepat di laksanakan pada bulan Juni 2021.

Empat, terhadap wacana adanya permintaan konstribusi sebesar Rp15 juta sampai Rp20 juta per desa yang akan menggelae Pilkades, forum menilai dan menganggap hal itu adalah ilegal. Bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Dab kalau itu terbukti, silahkan petugas yang berwewenang untuk melakukan kerja-kerjanya.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.