Tarif Listrik Nonsubsidi Naik di 2020

Gambar Tarif Listrik Nonsubsidi Naik di 2020

Mapos, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan penyesuaian tarif (tariff adjustment) ke pelanggan listrik nonsubsidi mulai 2020. Adapun pelanggan yang bakal terkena aturan ini mulai dari golongan 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) ke atas.

Jika aturan ini jadi diterapkan, tarif listrik yang harus dibayarkan masyarakat bisa naik, bisa juga turun. Sebab setiap tiga bulan sekali bakal dievaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017. Berdasarkan aturan itu, perubahan tarif listrik nonsubsidi mengikuti pergerakan kurs dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) alias harga minyak Indonesia, dan inflasi.

Kementerian ESDM pun sudah membuat hitung-hitungannya. Berapa ya kira-kira tagihan listrik tahun depan, khususnya pelanggan 900 VA RTM?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, tarif listrik untuk pelanggan 900 VA RTM pada 2020 diperkirakan naik Rp 200 per kWh dari Rp 1.352 per kWh menjadi Rp 1.552 per kWh. Kenaikan sebesar itu dibuat dengan asumsi ICP stabil di angka USD 60 per barel dan kurs Rp 14.000 per dolar AS.

Adapun pemakaian rata-rata pelanggan golongan 900 VA RTM tiap bulan sebesar 104,61 kWh. Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, saat ini pelanggan listrik 900 VA membayar Rp 141.432 per bulan. Ketika tarif naik menjadi Rp 1.552 per kWh, maka biaya listrik per bulan menjadi Rp 162.354 atau bertambah Rp 20.992 per bulan.

“Kenaikannya (tarif listrik pelanggan 900 VA RTM) Rp 200 per kWh atau 14,79 persen. Berarti dalam sebulan sekitar (kenaikan biaya listrik) Rp 21 ribu,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Rida mengatakan, penyesuaian tarif pada pelanggan listrik 900 VA RTM ke atas diberlakukan tahun depan untuk mengurangi beban APBN. Sebab, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menahan kenaikan tarif listrik nonsubsidi pada 2017 hingga akhir 2019, pemerintah harus memberikan dana kompensasi pada PLN. Ada pendapatan PLN yang hilang karena tarif listrik yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga keekonomian.

Dalam laporan keuangan 2018, PLN memasukkan kompensasi sebesar Rp 28 triliun karena pemerintah menahan tarif listrik sepanjang tahun. Adapun dana kompensasi untuk PLN hingga kuartal III 2019 mencapai Rp 20,8 triliun. Besaran kompensasi ini masih akan bertambah karena sampai akhir 2019 tak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi.

ICP dan kurs dolar AS sangat fluktuatif. Rida menjelaskan, setiap ada kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel, beban subsidi listrik yang harus dibayar pemerintah bisa naik Rp 224 miliar. Sebaliknya, jika turun USD 1 per barel, maka bebannya juga turun Rp 224 miliar.

Lalu, setiap kenaikan kurs Rp 100 per dolar AS, akan meningkatkan subsidi hingga Rp 608 miliar. Selain ICP dan kurs, pemerintah masih memasukkan harga batu bara USD 70 per ton. “Kita harap kurs rupiah semakin membaik,” ucapnya.

(*)

Baca Juga