Syarat Administrasi Pensiun Dini AST Temui Kendala? Berikut Pernyataan BKD

  • 16 Apr 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 1432
Gambar Syarat Administrasi Pensiun Dini AST Temui Kendala? Berikut Pernyataan BKD

Mapos, Majene — Usulan pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene Andi Syukri T yang diharap turun pada bulan April 2020 saat ini nampaknya masih belum jelas.

Hingga pertengahan April 2020, realisasi usulan pengunduran diri AST sapaan akrab Andi Syukri T juga belum menampakkan kemajuan.

Bahkan disebut-sebut ada kendala dalam berkas pengunduran dirinya di BKN.

Sayangnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat SDM Daerah (BKDPSDM) Kabupaten Majene, Andi Pawiloi, Kamis (16/04/2020) belum berhasil ditemui di kantornya.

Namun, saat dikonfirmasi bulan lalu, Ia mengaku pihaknya pernah didatangi oleh AST dan membawa berkas untuk minta pensiun dini.

“Sudah ditanda tangan oleh bupati. Setelah itu, katanya Pak Sekda pulang ke rumahnya dan mengatakan bahwa berkasnya sudah lengkap untuk diajukan ke BKN. Berkas yang kami berikan untuk ditanda tangan tidak dihiraukan. Beliau bilang kalau berkasnya sudah lengkap. Beliau sendiri yang antar ke BKN,” kata Pawiloi.

Disinggung soal syarat pensiun dini Sekda yang harus didahului oleh permohonan mundur dari jabatan AST selaku Sekda, Pawiloi mengatakan, sebagaimana kejadian sebelumnya yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas PPA Kabupaten Majene, Ahmad, yang juga minta pensiun dini, Ahmad terlebih dahulu mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai kepala dinas.

“Berbeda jika memang sudah memasuki usia pensiun. Tidak perlu mundur dari jabatan. Sebab dalam aplikasi BKN biasanya diminta untuk melengkapi SK pengunduran diri dari jabatan sebelum bermohon pensiun dini,” jelas Pawiloi.

Senada dengan Kepala Bidang Mutasi BKDPSDM, Iwan. Ketika dikonfirmasi di kantornya, Kamis (16/04/2020) Ia menyebut, pihaknya kembali mendatangi AST Senin lalu untuk minta tandatangan atas berkas pengajuan pengunduran dirinya dan sebagai syarat mutlak pensiun dini sebagaimana disebutkan dalam PP No 11 Tahun 2017. Tapi Pak Sekda bilang, “jangan dulu, nanti tanggal 22 baru saya tandatangan,”” kata AST seperti ditirukan Iwan.

Iwan menambahkan, untuk berkas usulan pensiun dini AST sudah diurus oleh Bidang Pensiun di BKDPSDM.

AST dikonfirmasi terpisah beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKN.

“Bisa mengusulkan pensiun dini. Saya tidak mundur dari jabatan. Kalau persetujuannya turun pada bulan April 2020, maka saya bukan lagi Sekda atau ASN,” katanya.

Lebih jauh dikatakan, usulan pensiun dini yang dia lakukan diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2015 yang diturunkan dalam PP Nomor 11 tahun 2017.

“Ada dalam undang-undang ASN menyebutkan, bahwa syarat pengajuan pensiun dini atas permintaan sendiri harus berusia serendah-rendahnya 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Jadi saya sudah bisa masuk dalam kriteteria itu, karena usia saya sekarang 58 tahun dan masa kerja diatas 20 tahun. Normalnya, saya pensiun dua tahun lagi,” ujarnya.

“Kalau BKN sudah merestui permohonan pensiun dini saya, maka bupati selaku PPK sudah harus memberhentikan saya sebagai Sekda. Permohonan saya sudah masuk ke meja bupati. Dan beliau sudah membubuhkan tanda tangannya,” tambahnya.


(*)