Seorang Wartawan di Sulteng Ditetapkan Tersangka, PWI Sulbar Minta Gunakan UU Pers

Gambar Seorang Wartawan di Sulteng Ditetapkan Tersangka, PWI Sulbar Minta Gunakan UU Pers

Mapos, Mamuju – Penetapan tersangka oknum wartawan oleh pihak penyidik di Polres Parimo Sulteng sangat disayangkan dan memprihatinkan. Karena akan mengancam kebebasan pers di Indonesia khususnya di daerah-daerah.

Ketua Bidang Advokasi/Pembelaan Wartawan PWI Sulbar, Mursalim Majid menyatakan, pihak penyidik seharusnya mematuhi UU NO 40 tahun 99 terkait karya jurnalistik yang diadukan oleh pelapor (delik pers).

Menurutnya, UU No 40 1999 berlaku lex spesialist. Artinya bisa mengesampingkan KUHP pidana terkait karya jurnalistik soal delik pencemaran nama baik.

“Seharusnya sebelum bertindak, penyidik minta dulu pertimbangan ke Dewan Pers terkait delik pers. Hal itu sejalan dengan MoU DP dengan pihak Polri,” terang Wapempred Daulatrakyat.id.

Sebelumnya, Gencar Djarot (39), pemilik media koranindigo.online ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Polres Parimo, Sulawesi Tengah (Sulteng), atas kasus pencemaran nama baik terhadap Mantan Direktur Rumah Sakit Alutaloko, dr Nurlaela Harate.

Dalam berita yang ditulis Gencar Djarot menyorot kebijakan RS Pemerintah di Kabupaten Parigi Moutong, dimana pihak RS menyita barang berharga milik pasien miskin yang berobat di RS tersebut.

Kasus ini berawal pada 03 Januari 2019, dimana koranindigo.online melakukan konfirmasi kepada Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaila Harate, terkait penahanan/sita surat kepemilikan tanah milik pasien warga Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), bernama Arfian Jaya (alm).

Penahanan/sita surat kepemilikan tanah tersebut disebabkan keluarga Arfian Jaya (alm) tidak mampu membayar biaya rawat inapnya di RS tersebut kurang lebih Rp 3 juta.

Saat hendak melakukan konfirmasi, Nurlela Harate pada saat itu tidak berada ditempat. Konfirmasi itu pun kemudian dilakukan melalui via seluler.

Hasil dari konfirmasi itu, Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate menyatakan bakal menyita barang milik pasien apapun itu sesuai dengan nilai biaya RS, termasuk akan menyita surat kepemilikan hak tanah, sepeda motor bahkan ponsel.

Kemudian pada 30 Januari 2019, berita tersebut tayang. Link berita : (http://koranindigo.online/wp-admin/post.php?post=910&action=edit), dan menjadi isu di Parigi Moutong hingga berujung pada aksi massa dengan mengecam kebijakan Direktur RS tersebut, dan berakhir pada hearing yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan Direktur RS, Nurlela Harate.

Dalam hearing itu, Nurlela Harate menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Direktur BLUD RSUD Anuntaloko dan pindahkan ke Kabupaten lain.

Senin, 04 Maret 2019, Gencar Djarot menerima surat panggilan dari pihak Polres Parigi Moutong dengan pelapor Nurlela Harate.

Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan menyusul pemanggilan lainnya.

Pada 25 Juni 2019, Gencar Djarot kemudian dinyatakan sebagai tersangka.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulteng

SMSI Sulteng, Narahubung menyatakan, tindakan Kepolisian Resort Parimo terkesan mengabaikan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 serta MoU antara Dewan Pers dan Polri, serta sangat mengancam kebebasan Pers di Sulteng khususnya bahkan di Indonesia pada umumnya.

Untuk menghadapi tindakan diskriminatif Polres Parimo, SMSI Sulteng telah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengadvokasi kasus ini.

PWI Pusat

Ketua Bidang Advokasi/pembelaan Wartawan di PWI Pusat Oktaf Riyadi sangat mengecam keras tindakan Kepolisian Resort Parimo terkait penetapan status tersangka kepada Genjar Djarot, wartawan yang juga pemilik media Koranindigo.online.

“Seharusnya Polisi mengedepankan penerapan UU Pers terkait kasus ini, jangan ada unsur kriminalisasi dalam masalah ini. Ini adalah masalah serius yang mengancam kebebasan Pers di tanah air. Kita harus bersikap,” tegas Oktav Ryadi melalui sambungan telepon kepada Sekertaris Pengurus SMSI Sulteng, Syahrul.

Rencananya, tim kuasa hukum Gencar Djarot akan melakukan Praperadilan terhadap Polres Parimo di Pengadilan Negeri Parimo atas penerapan tersangka kliennya yang dinilai sangat Prematur.

(usman)

Baca Juga