Selesaikan Masalah Hukum Perdata, BPJS TK – Kejati Sulbar Sepakat Kerja Sama

Gambar Selesaikan Masalah Hukum Perdata, BPJS TK – Kejati Sulbar Sepakat Kerja Sama

Mapos, Mamuju – BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto dan Kepala Kejati Sulbar Darmawel Aswar, di hotel Matos, Jalan Yos Sudarso, Mamuju, Selasa (19/11/2019).

Hal yang tertuang dalam kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yang bertujuan untuk efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal lain yang akan diberikan juga adalah pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya.

Hal ini diberikan dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) atau badan hukum lain yang memiliki kepentingan pemerintah terkait hukum perdata dan tata usaha negara di dalamnya.

“Kami selaku lembaga yang menjalankan amanah Undang-Undang dalam pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam kaitannya menjaga dan mengamankan operasional BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran, yang merupakan titipan para pekerja. Tentunya operasional BPJS Ketenagakerjaan telah dimitigasi dari risiko-risiko dari berbagai kategori,” ujar Toto Suharto.

Pada kesempatan itu, Kajati Sulbar Darmawel Aswar, mengatakan, kesepakatan bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance). Pendampingan hukum yang diberikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yaitu menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum, yang mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan sebaliknya meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi.

Dalam membantu tugas BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dilakukan dua metode, mulai dari bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam persoalan yang dihadapi BPJS, terutama dalam kepatuhan pemberi kerja atau perusahan.

Darmawel mengatakan, siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam pendampingan dan pertimbangan hukum kepada perusahan yang belum patuh. Kejaksaan akan berikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

“Pemberi kerja bisa dipidana dan secara administratif bisa dicabut hak pelayanan publiknya. Seperti pemberhentian operasional hingga pencabutan izin khususnya,” tegasnya.

Dikesempatan itu pula, BPJS-TK memberikan plakat kepada Kejati Sulbar.

(usman)

Baca Juga