Sekda dan PPNI Polman Bakal Ketemu, Bahas Besaran Upah Perawat Sukarela

Gambar Sekda dan PPNI Polman Bakal Ketemu, Bahas Besaran Upah Perawat Sukarela

Mapos, Polman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), dijadwalkan akan kembali melakukan pertemuan dengan PPNI dan GNPHI pada Senin 22 April 2019.

Pertemuan tersebut akan membahas permasalahan para perawat sukarela serta mensinkronkan data perawat sukarela yang dimiliki oleh Pemkab dan PPNI.

“Kita kembali akan melakukan pertemuan untuk sinkronisasi data yang ada di BKD dan Dinkes dengan data yang dimiliki oleh PPNI. Dari situ barulah kita akan menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan berdasarkan UMR dan kemampuan anggaran yang ada,” kata Sekda Polman Andi Bebas Manggasali usai pertemuan dengan PPNI dan aliansi aksi (13/4/2019) lalu.

Dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut yang dijadwalkan pada 22 April, Ketua PPNI Polman, Rudianto membenarkan.

Rudianto menyebut, untuk pertemuan tersebut, ia telah menyiapkan data untuk difinalisasi dengan pihak BKD Polman.

“Betul, kita akan bertemu pada Senin, 22 April dengan Sekda bersama BKD Polman untuk melakukan finalisasi data. Dari sinkronisasi data itu, Pemkab Polman kita dampingi untuk mengkalkulasi berapa kebutuhan gaji diukur dari besaran UMR dengan kemampuan anggaran Pemkab,” terang Rusdianto.

Sementara itu, salah satu koordinator aksi, Maenunis, menyebut tujuan pertemuan 22 April untuk memastikan bahwa perawat sukarela yang akan diberikan gaji bulanan terdata secara keseluruhan.

“Pertemuan kemarin itu sebenarnya sudah bisa final, hanya saja saya sarankan kepada PPNI untuk melakukan sinkronisasi data dengan BKD dan Dinas Kesehatan Polman. Perawat sukarela harus terakomodir semua sehingga datanya harus dihitung ulang berdasarkan SPM dan kebutuhan rill pelayanan. Insyallah 22 April sesuai janji pak Sekda, semuanya sudah bisa selesai,” ucap Maenunis, Sabtu (20/4/2019).

Terkait besaran jumlah perbulan yang akan diberikan kepada perawat sukarela, koordinator aksi aliansi ini menyebut, ketentuan tehnis alokasi dan jumlahnya diserahkan kepada Pemkab dan PPNI.

“Itu sudah tehnis, biarkan Pemkab dengan PPNI yang membahas detailnya. Yang jelas ada nomenklatur yang disinkronkan antara UMR/UMK dengan kemampuan anggaran di Pemkab Polman. Kami cukup mengawal dari luar saja,” pungkas Maenunis.

(usman)

Baca Juga