Ratusan Juta Dana Kurang Salur BOS Dikorup

  • 4 Mar 2019
  • Hukum
  • R Fajar Soenoe
  • 615
Gambar Ratusan Juta Dana Kurang Salur BOS Dikorup

Mapos, Majene – Setelah memasuki proses panjang, akhirnya berkas perkara tiga tersangka korupsi dana kurang salur BOS kini memasuki tahap dua atau sudah dinyatakan lengkap untuk dituntut di persidangan.

Hal ini ditegaskan Kapolres Majene, AKBP Asri Effendy di ruang Lobi Mapolres Majene, Senin (4/3/2019).

Kepada sejumlah wartawan, Asri Effendy didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Majene AKP Pandu Arief Setiawan beserta sejumlah penyidik dan Paur Humas Polres Majene Aiptu Undur Maksun mengatakan, dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat berinisial “N” , “W” dan “D” terhadap para kepala sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2016 dan 2017 diwilayah Kabupaten Majene mencapai ratusan juta rupiah.

“Jumlah realisasi pencairan dana BOS kurang salur tahun anggaran 2016 dan 2017 berdasarkan SP2D untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Majene sebanyak Rp1, 2 miliyar. Dan hasil temuan oleh BPKP kerugian negara sebanyak Rp 343.840.000,-,” beber Asri Effendy.

Ketiga terduga tindak pidana pemerasan tersebut katanya, selama dalam masa penangguhan penahanan sehubungan permintaan dari pihak kejaksaan untuk melakukan penghitungan kerugian negara terlebih dahulu yang memakan waktu sekitar 3 bulan lamanya, maka ditemukan kerugian negara sebesar itu.

Ia berharap, apa yang dilakukan oleh penydidk Polres Majene terhadap tindak pidana korupsi khususnya di bidang pendidikan dalam wilayah hukum Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat akan lebih baik lagi kedepannya, sehingga para guru dan kepala sekolah bisa menikmati selayaknya.

“Kita berharap pemangku kepentingan di sekolah agar tidak mengganggu dana opersional sekolah sehingga tercipta generasi muda yang lebih baik lagi kedepannya,” tegas Asri Effendy.

Diberitakan sebelumnya, dari ketiga tersangka, dua diantaranya ASN operator di Dinas Pendidikan Sulbar berinisial WY dan NH serta seorang lainnya adalah Kepala SD Negeri di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene berinisial DW.

Selain dua sangkaan yang dialamatkan kepada ketiga tersangka, polisi juga menambah sangkaan lain berupa tindak pidana pencucian uang.

Kapolres Majene AKBP Asri Effendy lebih jauh mengungkapkan, bahwa pada tahun 2016 dan 2017, telah kucur anggaran pusat untuk sekolah yang kekurangan Dana Kurang Salur Bos Reguler yang akan disalurkan ke setiap sekolah–sekolah penerima di tingkat SD, SMP dan SMA melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam rentan waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam jabatan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di tingkat pendidikan dasar yakni SD dan SMP di beberapa sekolah penerima se – Kabupaten Majene TA 2016 – 2017.

NH sebagai Kasubag TU Pada UPTD Badan Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikbud Provinsi Sulbar yang mengetahui adanya dana tersebut, selanjutnya menyuruh DW – Kepala SD 10 Palla – Pallang Kecamatan Sendana untuk menghubungi sekolah yang mau menerima dana kurang salur Bos TA 2016 sampai dengan TA 2017.

Kemudian, oleh DW mendata sekolah yang akan menerima dana tersebut sekaligus menyampaikan bahwa pengurus meminta kick back atau meminta uang pengurusan untuk mendapatkan Dana Kurang Salur Bos setiap sekolah penerima sebesar Rp6 juta.

Selanjutnya, NH meminta kepada WY untuk memasukkan nama-nama sekolah yang ada di Kabupaten Majene yakni SD yang telah di data oleh DW dan sebahagian di data oleh NH untuk mendapatkan Dana Kurang Salur Bos itu.

Dari data yang mereka peroleh adalah dana kurang salur BOS TA.2016 dan 2017 dan pada tahun 2016 pada SD sebanyak 24 ( dua puluh empat ) sekolah.

“Lanjut, pada tahun 2017 dana kurang salur BOS SD sebanyak 31 sekolah dan 14 SMP. Uang yang mereka terima bervariasi mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp24 Juta,” beber AKBP Asri Effendy.

Setelah dana Kurang Salur Bos TA 2016 dan 2017 masuk ke rekening dana Bos sekolah masing masing, kemudian DW menghubungi kembali sekolah penerima Dana Kurang Salur Bos untuk memberikan Kick Back atau uang pengurusan kepada pengurus dalam hal ini NH dan WY dan uang yang di setorkan kepala sekolah atau bendahara sekolah setiap sekolah Rp6 juta mendapatkan Dana Kurang Salur BOS di serahkan kepada NH di rumahnya dan sebagian di serahkan juga melalui DW lalu di serahkan kepada NH

Lalu, setelah uang yang di setorkan kepala sekolah dan bendahara sekolah kepada NH dan sebagian kepada DW terkumpul pada tahun 2016, kemudian NH memberikan kepada WY sebanyak dua kali yaitu sekitar bulan Januari 2017 bertempat di Kabupaten Mamuju dan demikian juga Dana Bos Kurang Salur 2017 setelah uang atau dana terkumpul pada bulan Januari 2018 kemudian diserahkan kepada WY di Kabupaten Mamuju sekitar bulan Januari 2018.

“Kami temukan dana yang diambil oleh mereka hanya Rp180 juta, ternyata setelah dihitung oleh BPKP malah hampir Rp400 juta,” aku Asri Effendy beberapa waktu lalu.

Di hadapan penyidik, WY mengaku menerima uang dari NH sebesar Rp20 juta, NH mendapatkan uang yang di berikan WY sebesar Rp16 juta. Sedangkan DW yang tidak melakukan penyetoran kepada pengurus NH mendapatkan sebesar Rp12 juta.

Disinggung soal pasal yang disangkakan kepada ketiga ASN itu, Asri Effendy menyatakan, pengawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, masuk dalam tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Huruf (e) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ditambahkan dengan pasal 2 dan 3 Undang undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” terang Asri Effendy seraya menambahkan ancaman hukuman mereka paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 20 tahun penjara.

(ipunk)

caleg sulbar no 23
caleg sulbar no 27
caleg sulbar no 39
caleg sulbar no 42