Ratusan Guru Tidak Tetap Datangi DPRD Sulbar

Gambar Ratusan Guru Tidak Tetap Datangi DPRD Sulbar

Mapos, Mamuju – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari berbagai Kabupaten di Sulawesi Barat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Cinta Guru bersama Ipmapus Cabang Mamuju, PMII Cabang Mamuju, PPMB, GPSS, BEM FH Unika, GMNI Cabang Mamuju, GMKI Cabang Mamuju, LSM Galunk Institut dan Ikama Sulbar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Barat. Rabu (04/07/2018).

Mereka menuntut kepastian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap nasib para GTT/PTT.

Mereka juga mempertanyakan sejumlah tenaga GTT dan PTT siluman yang berada di berbagai sekolah dan di kantor dinas pendidikan.

Massa aksi beraudens dengan Komisi IV DPRD Sulbar.

Menurut salah satu GTT yang enggan disebutkan namanya mengatakan, diduga guru siluman titipan dari oknum pejabat. Oknum itu memasukkan para keluarganya hingga membludaknya GTT dan PTT yang mencapai 3000 orang.

“Kasihan kami pak, sudah mengabdi 8 tahun harus terkendala dengan segala urusan dengan hadirnya GTT dan PTT baru titipan hingga SK pengangkatan kami belum juga keluarkan hanya karena membludaknya GTT dan PTT. Kami yang kena imbasnya pak,” ujarnya.

Selain itu, gaji mereka hingga memasuki bulan ke tujuh belum juga terbayarkan.

Sementara itu, Aksan salah satu koordinator aksi dalam orasinya menuturkan, pengabdian GTT dan PTT selama ini dianggap sebagai cadangan.

“Guru diibaratkan sebagai pelampung, agar murid tidak tenggelam oleh beban kurikulum,” ujarnya.

GTT dan PTT wajib mendapatkan hak mereka, namun yang terjadi hingga kini nasib mereka tergantungkan tanpa arah kepastian.

SK yang seharusnya GTT dan PT dapatkan, namun sampal saat ini belum menuai kejelasan, padahal pada PP No 19 tahun 2017 pada pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan guru, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti.

Disamping dari persoalan SK, juga yang menjadi persoalan mendasar adalah gaji yang menjadi hak mereka belum terbayarkan selama enam bulan dan hari ini sudah hampir memasuki bulan ke-tujuh.

“Dan mirisnya lagi, Komisi di DPRD Prov Sulbar saat diklarifikasi mengatakan bahwa anggaran untuk memenuhi hak GTT dan PTT sudah dibahas, yang menjadi pertanyaan, kemana anggaran itu ?,” pungkasnya.

Olehnya itu, dengan aksi ini, kami ingin mengetuk hati para pemangku kebijakan untuk segera memenuhi hak para GTT dan PTT.

Ditemlat yang sama, perwakilan PMII Cabang Mamuju, Heri Susanto yang juga Sekretaris PMII dalam orasinya menilai bahwa Pemerintahan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) dinilai gagal.

Terbukti dengan pernyataan ABM saat ditemui perwakikan GTT dan PTT beberapa waktu lalu dikantornya. ABM dengan santainya mengatakan cari saja pekerjaan lain.

“Masa seorang pemimpin bicara begitu. Mereka datsng untuk mendapatkan solusi namun kenyataannya malah diperumit dengan statement demikian,” ujarnya.

Selain itu, massa juga akan mengancam, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan kembali menggelar aksi yang lebih besar.

Komisi IV DPRD Sulbar menerima massa aksi didampingi Ka. Diknas Sulbar.

Aksi merekapun akhirnya diterima oleh Komisi IV DPRD Sulbar, turut hadir Kadiknas Sulbar, Arifuddin.

Berikut tuntutannya :

1. Segera terbitkan SK penempatan guru honorer sesuai dengan SK gubernur tahun 2017

2. SK penempatan guru honorer ditanda tangani oleh gubernur bukan dinas dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan harus diterbitkan bulan ini, Juli 2018.

3. Penggajian guru honorer jangan dibayarkan perjam tetapi sesuai dengan UMP Sulawesi Barat.

(usman)

Baca Juga