Mapos, Mamuju – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Mamuju, melakukan aksi unjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengusung 12 tuntutan.
Tergabung dalam aliansi Sulbar Bergerak untuk Indonesia dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.
Jendral Lapangan, Sakti menegaskan, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan 3 periode bukan isu utama kami, karena hal tersebut inkonstitusional dan harga mati dan tidak boleh, itu menghianati perjuangan reformasi dan bentuk penghianatan terhadap rakyat.
“Kami tegas membawa 12 tuntutan rakyat, yang saat ini menjadi derita rakyat. Harga BBM melambung dipaksa mengkonsumsi minyak mahal, belum lagi minyak goreng selain harga tinggi juga mahal,” kata Sakti, Senin (11/04/2022).
Sementara itu, Irfan dalam orasinya menyampaikan jika hari ini kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Utang semakin membengkak dan kebutuhan pokok rakyat semakin mahal dan sulit, serta lahirnya regulasi yang cacat prosedural serta memihak pada kepentingan pemodal asing.
“Pengesahan undang-undang Ciptakerja, undang-undang Minerba, undang-undang IKN dilakukan dengan cacat prosedural. Selain tergesa-gesa juga tidak mengakomodir suara rakyat. Bahkan UU ini lahir berpihak pada investor asing,” kata Irfan seperti yang dikutip katinting.com.
Sambung kata Awal, menyampaikan, persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu melukai hati rakyat, dicabutnya Permendag yang mengatur harga eceran tertinggi justeru itu membuat kondisi tidak stabil akan membuat pemodal memainkan harga. Belum lagi minyak sawit mentah yang produksinya tidak dikhususkan untuk produksi rumah tangga padahal kebun-kebun terhampar luas Indonesia dengan berbagai konfliknya.
“Negara harus hadir sebagai solusi, melindungi rakyatnya dan mensejahterakan,” tandas Awal.
Adapun 12 tuntutan massa aksi :
- Tolak penundaan Pemilu dan amandemen UUD 1945
- Turunkan harga BBM
- Turunkan harga Sembako
- Tolak kenaikan PPN
- Cabut UU IKN
- Cabut UU Ciptakerja dan UU Minerba
- Tolak hutang baru, hapus utang lama
- Stop impor bahan jadi, stop ekspor bahan mentah
- Sahkan RUU masyarakat hukum ada dan RUU kepulauan
- Kawal pengesahan RUU TPKS
- Revisi UU ITE
- Stop kriminalisasi mahasiswa dan masyarakat.
(*)
