Mapos, Mamuju – Hari Pertama Jadwal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pembahasan Desk ProSN/Tematik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pada Kamis (5/3/2026) secara daring.
Dihadiri oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Biro perencanaan dan anggaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Pangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulbar.
Hadir sebagai pembahas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Sulbar, Andi Almah Aliuddin.
Almah menjelaskan Forum tersebut membahas dukungan daerah terhadap program prioritas nasional (PROSN) pada urusan kesehatan, khususnya Penanganan Stunting, pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Jaminan Kesehatan Nasional, Penuntasan penyakit TBC, dan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka agenda pembangunan nasional, sejalan pula dengan misi Gubernur Suhardi Duka dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui program Sulbar Sehat.
Dalam pembahasan disepakati bahwa target cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2027 sebesar 55 persen, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Program ini menyasar seluruh kelompok usia mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia sebagai upaya deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit, serta pengurangan potensi beban pembiayaan kesehatan di masa mendatang.
Selain itu, disepakati bahwa pada tahun 2027 pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas rumah sakit dengan menargetkan 80,50 persen rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna.
Pada aspek pengendalian penyakit menular, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan skrining dan deteksi dini terhadap sejumlah penyakit prioritas seperti tuberkulosis (TB), HIV, malaria, kusta, dan frambusia, serta meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan program kesehatan nasional dapat berjalan optimal di daerah.
Ia menyampaikan bahwa Bapperida Sulbar akan terus mengawal integrasi program prioritas nasional dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami memastikan bahwa program prioritas nasional yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan target pembangunan kesehatan dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam penguatan layanan kesehatan primer, termasuk pengembangan puskesmas, kesiapan sumber daya manusia kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan perencanaan pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Barat tahun 2027 dapat semakin terarah dan terintegrasi dengan kebijakan nasional, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
(*)
