Pos Jaga DKP Sulbar Disorot

Pos Jaga DKP Sulbar Disorot

Mapos, Polman – Setelah proyek pengadaan perahu Sandeq yang dinilai tidak sesuai dengan anggarannya yakni sebesar Rp 1.8 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat kembali mendapatkan sorotan.

Proyek DKP Sulbar yang disorot adalah pos jaga atau rumah konservasi dan observasi bahari di Pantai Mampie dan Tanjung Buku Polewali Mandar.

Pos Jaga DKP Sulbar Disorot

Kritik terutama dialamatkan kepada Pos Jaga di Tanjung Desa Buku kecamatan Mapilli yang kondisinya telah rusak berat dan terbengkalai.

Pos Jaga DKP Sulbar Disorot

Sorotan itu datang dari warganet. Dimana akun facebook milik Maenunis Amin mengupload grid dua foto pos jaga atau rumah konservasi bahari dengan mempertanyakan kondisi Pos Jaga Tanjung Buku yang kontras dengan Pos Jaga Pantai Mampie.

Di beranda facebooknya, Maenunis Amin menulis, Kontras terlihat antara rumah konservasi (pos jaga) Pantai Mampie yang berdiri anggun merawat khazanah baharinya. Sedangkan yang di Tanjung Buku terlihat seperti rumah tua terbengkalai.

Berapakah anggaran per unit yang dikeluarkan oleh DKP Sulbar t.a 2018 untuk pengadaan ini? Apa saja spesifikasi bangunanx?”

Dari unggahan itu, beragam warganet memberikan komentarnya, seperti akun Yusri Mampie menulis di kolom captionnya, Soal anggaran, klu tdk salah 190 juta per unit.. Yg jelas lebih 100.” lanjutnya berkomentar, “Kualitas bangunanya memang jauh beda.. Yg di Mampie itu semuanya kayu kls satu. Termasuk dindingnya pakai sirap kayu sappu.”

@Tanjong Penyu :
“Yang tahu ini proyek pembangunan pos di buku adalah Mantan desa Buku. Yang perlu diklarifikasi terutama adalah atas nama kelompok apa pengajuan penerimaan bantuan pos ini. Terima kasih”.

Di kolam sulanjutnya ia berkomentar, “Dan juga Kelompok Sadar Wisata Pantai Tanjung Buku dan Tanjong Penyu tidak tahu menahu dengan pos pengawasan di tanjung buku.”

@Rizal Wahyudi HR :
“Ada bukti penyelewengan? Laporkan.”

Diketahui pos jaga atau rumah konservasi bahari di pantai Mampie dan Tanjung Buku dianggarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar di tahun yang sama yakni 2018.

(usman)