Mapos, Mamuju – Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, aktif terlibat dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berfokus pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat. Acara tersebut berlangsung di Hotel tribrata Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Desember 2025.
Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk, Gubernur Sulawesi Barat, Dr.H.Suhardi Duka, dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr.Hj. Amalia Aras. Pada rapat ini dibahas berbagai aspek terkait perencanaan tata ruang wilayah.
Suhardi Duka memberikan penjelasan pembukaan rapat dengan memaparkan Gambaran Umum Daerah, dilanjutkan penjelasan terkait Arah Kebijakan, dan Muatan Strategis serta Muatan RTRWP Pasca Integrasi.
Terkait arah kebijakan, disampaikan bahwa Kawasan Hutan saat ini sebesar 64 persen dan 36 persennya digunakan untuk Areal Penggunaan Lahan (APL). Hal ini akan kita dorong menjadi Kawasan Hutan sebesar 48 persen dan APLnya 52 persen. Mengutip Penjelasan Gubernur.
Pemaparan tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, DR. Suyus. yang memberikan pandangan mendalam terkait rencana rencana pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam suasana yang penuh kerja sama dan kolaborasi, Para Bupati yang hadir, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Polewali Mandar dan hadir mewakili Bupati Mamasa adapah Wakil Bupati, termasuk Wakil Bupati Majene dan Wakil Bupati Pasangkayu yang masing masinh mewakili Bupatinya, juga turut serta dalam rapat tersebut, menunjukkan komitmen bersama untuk merumuskan kebijakan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk pengelolaan tata ruang wilayah.
Menurut Darwis yang hadir secara daring, bahwa Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat ini tujuannya untuk mewujudkan ruang yang aman, produktif, kompetitif, inkulusif, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pasa kearifan lokal menuju provinsi yang terkenuka, maju dan sejahtera.
Yang menjadi sorotan utama dalam rapat ini, oleh para Bupati se sulawesi barat adalah terkait beberapa kawasan yang diminta untuk menjadi perhatian, dan langsung dijelaskan, bahwa kawasan-kawasan dimaksud telah tertuang dengan baik.
Adapun kawasan strategis itu ada 6 kawasan strategis yang direncanakan dalam sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, seperti Kawasan Strategis Terpadu Matabe di Mamuju, Kawasan Strategis Agropolitan utara di Mateng dan Psangkayu, sedangkan Mamasa, Majene dan Polman yang menjadi kawasan agropolitan Selatan. Kawasan Strategis Hortikultura lainnya berada di Mamasa, dan kawasan strategis Minapolitan Utara adalah Pasangkayu, serta Minapolitan Pesisir Pantai Selatan Majene, Polewali Mandar.
Darwis juga menyampaikan bahwa Kawasan Strategis KTM Tobadak masih diusul di Mamuju Tengah, sedangkan Kawasan strategis Pendidikan Tinggi di Kabuptej Majene. Ada jua satu kawasan strategis Sudut Kepentingaj Sosial Budaya yang kita arahkan di Mamasa, termasuk satu kawasan startegis sudut kepentingan Fungsi dan DDL yang kita rencanakan di kepulauan Balak-Balakang, ujarnya.
Insya’ Allah dalam kesempatan tersebut Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan para utusan daerah termasuk Sekertatis Daerah Provinsi Junda Maulana, akan berkomitmen dan serius menindaklanjuti dan mengawal segala masukan dari kementrian/lembaga pda forum lintas sektor hari ini, untuk dapat diintegrasikan dalam Ranperda RTRWP serta berkomitmen untuk melakukan penetapan Persa sesuai dengan Ketentuan.
Besok jumat sampai sabtu, tgl 14 desember, sesuai undangan kamj masih lanjut lagi pembahasannya secara teknis. Ada Rekan kami Kepala Dinas PUPR dan Para Kabid PUPR yang langsung ikut membahas secara Luring hari ini. Ujar Darwis.
Partisipasi aktif kami disesuaikan dengan isi dari muatan RPJMD yang mencatat apa yang disampaikan dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Barat, dan tentu menjadi bahan kami selanjutnya.
(*)
