Hukum  

Pengakuan Saksi Ringankan Terdakwa H4

Mapos, Mamuju – Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju atas dakwaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2016 yang mendudukkan empat mantan Pimpinan DPRD Provinsi Sulbar di kursi pesakitan yaitu Andi Mappangara – Ketua, serta tiga wakilnya yakni Munandar Wijaya, Harun dan Hamzah Hapati Hasan terus bergulir.

Sidang Kasus Dugaan Korupsi APBD Sulbar TA 2016 di PN Mamuju dengan agensa Saksi Andi Patonangi foto : egi

Sidang yang digelar Senin (25/6/2018), oleh tim kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi Andi Patonangi sebagai kontraktor pelaksana dalam pekerjaan proyek talud yang Ia kerjakan di Desa Pati’di Kabupaten Mamuju.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Terungkap dalam persidangan, Andi Patonangi disebut sebagai rekanan di bawah CV Tri Resky Putra. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar Andi Patonongi dengan sejumlah pertanyaan yang disangka bekerja sama dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Hamzah Hapati Hasan (H4).

Menjawab pertanyaan JPU, Andi Patonangi mengatakan dirinya bukan pemilik CV Try Resky Putra. Ia mengaku telah meminjam perusahaan itu ke pemiliknya yaitu Saharuddin Rewa yang juga hadir sebagai saksi di persidangan hari ini.

“Karena perusahaan saya mati pak, tidak bisa dipakai. Jadi saya pinjam perusahaan punya pak Saharuddin Rewa,” kata Patonangi di depan majelis hakim.

Dalam kesaksiannya, Andi Patonangi menepis pemberian fee atas pekerjaan proyek talud yang Ia kerjakan di Desa Pati’di Kabupaten Mamuju.

Ditanya oleh salah seorang kuasa hukum H4, Abd Gafur, SH seberapa intens Andi Patonangi bertemu terdakwa H4, Andi Patonangi mengaku tidak pernah bertemu terdakwa H3.

“Saya tidak pernah ketemu beliau (H4, red),” ucap Patonangi.

Namun, dia tidak menepis kalau dirinya mendapat sedikit keuntungan atas pekerjaan talud tersebut dan hasilnya dipakai membayar biaya administrasi kepada pihak panitia pengadaan sebanyak Rp2 juta.

“Uangnya saya pakai bayar biaya administrasi pak, karena saya bilang agar anggota bisa kerjakan saya punya administrasi,” tutur Andi.

Sementara saksi lain yaitu Saharuddin Rewa dalam kesaksiannya mengaku telah lama mengenal Andi Patonangi. Ia juga mengaku mengenal terdakwa H4. Bahkan, dalam BAP penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Saharuddin mengaku masih memiliki hubungan keluarga dengan H4. Tetapi, Ia membatah jika pernah meminta proyek kepada terdakwa.

“Kalau ke Rujab beliau (H4, red) pernah, setiap pencalonan sering,” katanya.

Semua keterangan saksi, baik saksi Andi Patonangi maupun Saharuddin dibenarkan oleh terdakwa Hamzah Hapati Hasan. Namun H4 mengaku tidak tahu menahu soal nama dan jenis kegiatan dimaksud.

Usai sidang, kuasa hukum Hamzah, Abd. Gafur, SH mengatakan, keterangan kedua saksi di persidangan meringankan posisi terdakwa dalam kasus APBD Sulbar yang melilitnya.

Menurut Gafur, proyek-proyek yang dikelola oleh para rekanan atau kontraktor sama sekali tidak berhubungan dengan terdakwa.

“Apapun tanggapan jaksa, tidak ada sama sekali komunikasi antara terdakwa dengan pekerja, apalagi mau dibilang fee,” ucap Gafur.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 telah menyeret empat mantan pimpinan DPRD Sulbar ke meja hijau. Mereka adalah mantan Ketua DPRD Andi Mappangara, serta tiga wakilnya yakni Munandar Wijaya, Harun dan H4.

Keempatnya didakwa melanggar hukum atas kepemilikan paket pekerjaan berkedok aspirasi yang nilainya mencapai Rp360 miliar dan diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp80 miliar.

(ipunk)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...