Pengacara Anshari ‘Brekele’ Latif Akan Laporkan Kapolsek Karossa. Ini Materinya

Gambar Pengacara Anshari ‘Brekele’ Latif Akan Laporkan Kapolsek Karossa. Ini Materinya Irwin, SH (kiri) saat menggelar konferensi pers di salah satu warkop di Mamuju, Senin (02/12/2019).

Mapos, Mamuju – Kapolsek Karossa, IPTU. Mukhtar Mahdi, akan dilaporkan ke Propam Polda Sulbar oleh Irwin, SH atas dugaan pungutan liar(pungli) di SPBU Karossa. Irwin adalah pengacara Anshari Latif atau dikenal dengan panggilan Brekele, terdakwa kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Karossa Mamuju Tengah (Mateng).

“Laporan resmi yang kami sampaikan nanti sesuai dengan fakta persidangan pada hari ini, Senin 2 Desember 2019. Pengelola SPBU Karossa H. Anca mengungkapkan bahwa ada setoran ke Kapolsek Karossa sebesar Rp350 per liter setiap pembelian BBM dengan menggunakan jerigen atau tangki modifikasi. Ini berlaku untuk semua jenis BBM. Artinya, ada kenaikan harga BBM sebesar Rp350 itu dari harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Irwin saat konferensi pers, Senin (02/12/2019).

Laporan tersebut, lanjutnya, akan dilakukan paling lambat dua hari ke depan. Lengkap dengan seluruh bukti. Diakui, perihal rencana ini sudah dikomunikasikan dengan Propam Polda Sulbar.

Irwin menuturkan, fakta dipersidangan terungkap bahwa pihak SPBU melakukan kesepakatan dengan pihak Polsek Karossa. Padahal sudah ada ketentuan bahwa SPBU tidak boleh melakukan pengisian jerigen. Sehingga kesepakatan itu dinilai menyalahi aturan dan ilegal.

“Tetapi dengan adanya setoran Rp350 per jerigen, perbuatan itu jadi legal. Dan berlaku untuk umum. Bukan hanya untuk terdakwa saja. Awalnya, dipersidangan hakim melihat ada selisih harga BBM sebesar Rp 350 dari yang ditetapkan pemerintah. Hakim menanyakan itu pada saksi H. Anca. Maka terungkaplah semua,” katanya.

Irwin juga mengungkapkan, ada buku atau catatan bukti setoran per bulan dari SPBU ke Kapolsek Karossa yang diamankan oleh aparat dari Polsek Karossa. Menurut informasi yang diperolehnya, buku tersebut ada pada penyidik Polres Mamuju.

“Ini pun keterangan H. Anca di persidangan. Anehnya, buku tersebut tidak dicantumkan sebagai barang bukti maupun penyitaan. Pertanyaanya, kenapa disita kalau tidak jadi barang bukti? Apakah memang untuk menghilangkan catatan setoran atau ada motif lainnya? Padahal catatan itu mengungkap setoran mulai dari bulan 2 (Februari, red) sampai bulan 9 (September, red) 2019,” katanya.

Menurut saksi di persidangan, lanjutnya, tidak hanya Kapolsek yang menerima setoran. Tetapi ada beberapa aparat lain yang juga menerima. Setoran juga diberikan pada setiap petugas piket di Polsek Karossa.

“Diluar dari perhitungan Rp350 tadi masih ada setoran lain. Dan tidak dicatat pada buku setoran,” sebutnya.

Diakui, konferensi pers ini dilakukan setelah ada fakta persidangan. Agar semuanya jelas. Di persidangan berikutnya, penyidik akan dijadikan saksi. Sebab menurut H, Anca dan Brekele, ada keterangan dalam BAP yang dihilangkan.

Hingga berita ini disusun, masih dilakukan upaya klarifikasi pada Kapolsek Karossa.

(*)

Baca Juga