Penasehat Hukum Terdakwa Kades Salukonta Ajukan Nota Pembebasan

Gambar Penasehat Hukum Terdakwa Kades Salukonta Ajukan Nota Pembebasan

Mapos, Mamuju – Sidang lanjutan dugaan penyimpangan dana desa (ADD) tahun 2017, atas terdakwa Kepala Desa Salukonta, Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa, digelar di Pengadilan Tipikor Mamuju ini, dengan agenda pembelaan penasehat hukum terdakwa.

Dalam sidang tersebut, penasehat terdakwa, Rustam Timbonga SH, mengajukan nota pembelaan dengan menuntut pembebasan atas terdakwa.

Penasehat hukum terdakwa menilai kliennya tidak terbukti bersalah seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan JPU, baik itu dakwaan primer maupun dakwaan subsider,” ucapnya, Selasa (22/10/2019).

Menurut Rustam, unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa semuanya tidak terpenuhi, khususnya pada unsur kerugian keuangan negara, dimana didalam perkara ini perhitungan kerugian keuangan negara yang menjadi bukti JPU dari Inspektorat Kabupaten Mamasa, bukan dari BPK atau BPKP.

Dalam aturan UU nomor 15 tahun 2004, sangat jelas disebutkan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, kemudian UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, dan Peraturan Menetri Kuangan RI No. 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selain itu, lanjut Rustam, dari sisi kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara juga dari segi akurasi perhitungan kerugian keuangan negara, dalam perkara ini saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Mamasa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada informasi dari penyidik tanpa melakukan audit secara langsung.

Bahwa selain dari pada itu, untuk lebih meyakinkan tentang fakta lapangan, Majelis Hakim Tipikor yang mengadili perkara tersebut juga telah melakukan sidang setempat dengan meninjau langsung pekerjaan rabat beton, drainase dan pekerjaan duicker di Desa Salukonta dan disaksikan secara langsung hasil pekerjaan kualitasnya bagus dan Beras Sejahtera (BS) yang tidak tersalur masih ada dan utuh, lantaran yang berhak menerima beras tersebut menolak, hal mana erat kaitannya dengan konspirasi politik pemeilihan kepala desa pada masa itu.

“Dengan demikian maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kerugian keuangan negara dalam perkara yang mendudukan Kepala Desa Salukonta di kursi pesakitan tidak terpenuhi sesuai dengan fakta persidangan, sehingga terdakwa demi hukum haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” ucapnya dalam persidangan di depan majelis hakim.

Sebelumnya pada persidangan yang lalu tanggal 15 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa dengan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsider dan menuntut agar terdakwa di hukum dengan pidana penjara selama satu tahun dan 6 bulan, denda Rp.50.000.000,- subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 154.060.250,22,- subsider 1 tahun penjara.

(Yosi)

Baca Juga