Pemkab Terima Penghargaan, Peningkatan Predikat Pelayanan Publik

0
42

Mapos, Mamasa, – Setelah menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama selama tiga kali dari BPKP atas pengelolaan keuangan Daerah, kini Pemerintah Kabupapen Mamasa kembali meraih penghargaan peningkatan predikat dari Ombudsman terkait dengan terkait Pelayanan Publik yang baik.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kab. Mamasa Ardiansyah saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat bersama Banggar DPRD, Senin (25/11/2019).

Adiasyah mengemukakan, bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Ombudsman RI hasil penilaian dari Tim Penilai yang dilakukan secara independen oleh Ombudsman terkait pelayanan publik yang diterapakan dalam pemerintahan di Kab. Mamasa mulai dari Sekretariat daerah hingga ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Dimana hasil penilaian tersebut menyatakan, pelayana publik yang diterapkan di Mamasa memperoleh peningkatan predikat dari warnah kuning ke hijau.

“Itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi kami, sebagai ASN dalam menjalankan tugas pelayanan yang baik kepada masyarakat di instansi masing-masing,” katanya.

Menurut Ardiansya, ada langkah signifikan yang yelah dilakukan oleh OPD dalam memenuhi layanan publik yang baik, sehingga Kabupaten Mamasa sudah dinyatakan memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat ini.

“Walaupun masih ada yang kadang teledor tapi secara umum, pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan SOP,” katanya.

Bupati Mamasa Ramlan Badawi telah dipanggil oleh pihak Ombudsman RI untuk menerima pemghargaan tersebut pada Rabu 27 November 2019 di Jakarta.

Dari capaian predikat ini, Ardiansyah berharap adanya konsistensi dan komitmen dari semua OPD untuk terus menerapakan pola pelayanan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pelayanan publik, demi mberikan kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani.

“Karena itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai PNS untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.” kata Ardiansyah.

Penilaian kali ini baru dilakukan di lingkup pemerintahan tingkat Kabupaten mulai dari sekretariat daerah hingga ke OPD. Kedepan penilaian kinerja juga akan dilakukan hingga ke pemerintahan tingkat dibawahnya bahkan sampai ke Desa.

(anis)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.