Pemkab Majene Rakor Terkait Percepatan Penanganan Covid-19

  • 14 Apr 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 363
Gambar Pemkab Majene Rakor Terkait Percepatan Penanganan Covid-19

Mapos, Majene — Anjloknya penerimaan pendapatan negara akibat pandemi turut mempengaruhi dana transfer ke daerah.

‘Sementara kebutuhan percepatan dan penanganan Covid-19 di Majene juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu, perlu merancang kebutuhan yang paling urgent,” ungkap Bupati Majene Fahmi Massiara dalam
Rapat Koordinasi bersama para camat,OPD dan kepala desa terkait penyesuaian kebutuhan penanganan Covid-19 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa (14/04/2020).

Dala rapat itu, ditekankan penanganan Covid 19 di tingkat pemerintahan desa pada tiga sektor yaitu keuangan, sosial dan kesehatan.

Fahmi mengatakan Pemerintah Kabupaten Majene tidak akan mampu mengcover semua kebutuhan penanganan Covid-19 hingga ke desa.

Untuk itu pemerintah desa diharapkan melakukan perubahan APBDesa nya masing masing, demi penanganan Covid-19 secara terpadu.

” Masing – masing desa harus menganggarkan kebutuhan tim gugus di wilayahnya, dengan apakah melakukan perubahan rancangan di APBDesa terkait Covid-19, seperti kebutuhan pengadaan masker, rapid test dan sarana isolasi mandiri,” jelasnya.

Pada tempat sama, Kepala BKAD Majene Kasman Kabil menambahkan, sesuai instruksi Menteri Keuangan agar secepatnya tiap desa melakukan restrukturisasi di APBDesanya.

“Bahkan perubahan tersebut harus dilakukan secara radikal, dan fokus dalam penyelesaian pandemi korona,” tegas Kasman Kabil.

Menurut dia, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk transfer kedaerah menurun, karena penerimaan sangat anjlok dan belanja juga disesuaikan.

Ia merinci, untuk bagi hasil ke daerah semula Rp117 triliun menjadi Rp89 triliun. Begitu juga yang terlihat untuk DAU, DAK dan DID. Untuk Dana Desa dari Rp72 triliun menjadi Rp 71 triliun.

Sementara itu, Kadis PMD Andi Amriana Chaerani mengatakan, untuk pelaksanaan isolasi mandiri menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

“Pemkab Majene hanya menyediakan 40 unit kamar di LPMP untuk isolasi mandiri. Itupun hanya tiga hari, jika statusnya lebih baik maka akan segera dialihkan ke pemerintah desa terkait,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar kades dan warga untuk tidak gelisah, karena yang dikarantina bukan lah status PDP.

“Mohon kerja sama supaya kabupaten tidak kewalahan menangani kasus,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Kepala Dinas Kesehatan dr Rahmat Malik. Ia meminta agar pihak pemerintah desa aktif melakukan pencatatan kepada warga pendatang, khususnya yang baru masuk, baik itu mahasiswa dan para perantau yang pulang kampung jelang Ramadhan dan seterusnya.

“Pihak desa harus tahu berapa warga yang keluar dan pulang, seperti mahasiswa, perantau, nelayan yang masuk di daerah kita,” jelasnya.

Acara tersebut dibagi dalam dua sesi dengan pertimbangan social distancing.

Sesi pertama untuk desa se Kecamatan Banggae, desa se Kecamatan Banggae Timur, desa se Kecamatan Sendana dan desa se Kecamatan Tammerodo.

Sesi kedua pada pukul 13.30 Wita dengan peserta, desa se Kecamatan Pamboang, desa se Kecamatan Tubo, desa se Kecamatan Ulumanda dan desa se Kecamatan Malunda.

(*)