Pemkab Majene Bersama Unsulbar Sepakat Tangani Kawasan Kumuh

Mapos, Majene — Kawasan Kumuh yang ada di Kabupaten Majene sudah lama ditangani. Hanya saja, masih tersisa 21 hektar yang tersisa di Kecamatan Banggae Timur dan
6 kawasan kumuh lainnya di Kabupaten Majene.

Data ini diungkap oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) Bapeda Kabupaten Majene, A Irma Nilawati saat launching Road Map Perencanaan Terpadu Penanganan Kawasan kumuh berbasis Masyarakat dan Penandatanganan MoU dengan Unsulbar, di Ruang Rapat Bapeda, Selasa (9/72019).

Sementara itu, Perwakilan Unsulbar – Dr Nasir Badu menyebut, penanganan kawasan kumuh sudah digulirkan pihaknya kepada Pemkab Majene melalui Bapeda beberapa waktu lalu.

Katanya, penanganan kawasan kamuh juga memberikan ruang kepada civitas akademik dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi.

“Bagaimana Unsulbar dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan penanganan kemasyarakat, hingga akhirnya kami mencoba membuat dalam bentuk formal (MoU),” kata Dr Nasir Badu.

Pada tempat sama, Rektor Unsulbar – Dr Akhsan Djalaluddin mengatakan, Unsulbar sudah melaksanakan RP3KP di 6 wilayah di Sulbar termasuk Majene.

“Kami sangat menyambut baik kerjasama ini, khususnya penaganan sampah dan kekumuhan. Bahkan, tanpa dimintapun kami siap terjun langsung ke lapangan. Kita telah melakukan Green Expedision yaitu dalam rangka penanganan pohon melalui reboisasi. Karena saat ini sungai yang mengaliri kota Majene sudah sangat kecil airnya,” beber Akhsan Djalaluddin.

Sampah di kota besar katanya, sudah menjadi kebutuhan beberapa pihak.

“Tapi kita disini masih menganggap tidak punya nilai sama sekali. Kami mengusulkan bagaimana kalau Mahasiswa Unsulbar membuat UKM sampah bekerjasama dengan Pemda Majene. Karena dari ribuan mahasiswa yang ada di Unsulbar juga menjadi produsen sampah. Padahal, sampah plastik dapat diolah lagi,” kata Akhsan.

Senada dengan Bupati Majene – Fahmi Massiara. Dalam sambutannya ia menyebut, arah kebijakan penanganan kumuh tahun anggaran 2019 adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman skala kawasan yang mengubah wajah kawasan.

Arah kebijakan lainnya adalah pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kawasan baru menjadikan target pencapaian tidak ada pertambahan luas kumuh baru di kabupaten, termasuk kebijakan yang menekankan penyelenggaraan infrastruktur permukiman skala lingkungan yang berbasis masyarakat.

“Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi kebijakan ini dan disusun oleh pemerintah daerah sebagai suatu inovasi yang terukur dan terintegrasi dalam penanganan kumuh di Kabupaten Majene,” kata Fahmi.

Strategi inovatif yang dilakukan kedua belah pihak adalah merupakan rumusan arah kebijakan serta program kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan terencana, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar penanganan kumuh, kolaborasi semua OPD dan organisasi lintas sektor yang terangkum dalam sebuah Roadmap perencanaan terpadu penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat di Kabupaten Majene.

Penandatanganan nota kedepahaman antara Pemkab Majene melalui Bapeda dengan Universitas Sulawesi Barat serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu, sebagai salah satu bentuk tindak lanjut kerja sama yang diharapkan turut memberikan sumbangsih dukungan kepada pemerintah daerah yaitu ;

1. Pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan program pembangunan wilayah yang berorientasi kepada teknologi kerakyatan dengan kewirausahaan.

2. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah Pembangunan Daerah.

3. Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah.

4. Serta hal-hal lain dalam bentuk kegiatan yang terkait dalam bidang kemasyarakatan.

“Surat perjanjian kerjasama ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan kegiatan dan kebijakan dengan berdasar kepada hasil studi dan analisis yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Fahmi.

(ipunk)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...