Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

0
1556

IMG_20170523_110447_HDRMapos, Mamuju – Presiden Ri Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan lima poin arahan. Ini disampaikan pada tanggal 14 September Tahun 2007 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada saat gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat  (7,9 SR). Arahan itu hingga kini dijadikan acuan dalam setiap penanggulangan bencana.

Kelima poin itu adalah Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, Pemda Provinsi segera merapat ke daerah bencana  untuk memberikan dukungan dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkat Provinsi jika diperlukan, Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim tidak tertangani daerah, Libatkan TNI dan POLRI dan Laksanakan penanganan secara dini.

“Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam Perencanaan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui aksi kebersamaan dan jaringan, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial,”  tutur Kepala BPBD Sulbar, H. Darwin Jusuf.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat. Agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya, untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat. Mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya.. Dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat. Instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya. Serta dilaksanakan secara berkelajutan.

“Tujuan umum pemberdayaan masyarakat ini adalah terwujudnya komitment masyarakat dalam menghadapi bencana. Dan secara khusus adalah terwujudnya kesiapan dan kemampuan   masyarakat  dalam upaya PB, terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan upaya PRB dan terwujudnya masyarakat sadar dan akrab bencana atau living harmony with disaster,” ulasnya.

 

 

membangun budaya sadar bencana

Maksud pemberdayaan ini adalah agar masyarakat dapat memahami, mengetahui dan bersedia mengerjakan apa yang seharusnya dapat dilaksanakan sendiri. Untuk kepentingan diri, keluarga dan masyarakat pada situasi darurat/bencana/pengungsian. Sehingga dapat menurunkan resiko/dampak situasi darurat, bencana dan pengungsian melalui penyiapan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada tahap kesiapsiagaan.

Komunitas-komunitas memiliki pandangan bersama bahwa pengelolaan risiko bencana harusnya menjadi perspektif dasar dan salah satu penekanan utama dalam proses pembangunan. Pandangan ini didasari pada falsafah dasar, bahwa menciptakan keselarasan hidup manusia dengan lingkungan alam merupakan suatu tanggung jawab dan keharusan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan.  Selain itu mereka sudah sering mengalami sejarah panjang dimana selalu menerima dampak buruk dari eksploitasi lingkungan alam (SDA) yang ekstraktif -destruktif.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana bukan merupakan gerakan masyarakat yang bersifat aksi kasuistik, temporer, reaktif dan fokus pada penanganan dampak saja. Tetapi mendorong agar pengurangan risiko bencana dijadikan sebagai kebijakan dasar dan strategi pembangunan, artinya terintegrasi dalam setiap kebijakan dan perencanaan, termasuk anggaran pembangunan pada semua level.

Organisasi-organisasi masyarakat sekarang ini sudah mulai membangun sinergi, khususnya dengan pemerintah (daerah dan pusat). Termasuk aktor-aktor politik untuk mendorong adanya kebijakan yang melibatkan semua stakeholder dalam urusan pembangunan mulai dari tingkat lokal sampai pusat. Agar keberlanjutan kehidupan menjadi perspektif dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan.

(*)

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.