Pelayanan Anak Usia Dini dan Berkebutuhan Khusus Perlu Ada Intervensi

Gambar Pelayanan Anak Usia Dini dan Berkebutuhan Khusus Perlu Ada Intervensi

Mapos, Mamuju – Permasalahan yang kompleks pada pelayanan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus tidak mungkin diselesaikan oleh satu dinas

Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar saat menggelar rapat peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus di Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Kerja Sekprov Sulbar, Jumat, 7 Agustus 2020.

“Hari ini adalah forum tertinggi untuk menggagas dan memikirkan hal-hal yang harus kita siapkan, ketika nantinya kita berbicara mengenai pengelolaan anak usia dini, kita sudah mempunyai strategi, bahkan jika perlu akan dilaksanakan pembagian peran pada organisasi terkait, karena pengelolaan anak usia dini merupakan lintas sektor dan lintas unit, oleh karena itu permasalahan ini tidak bisa di selesaikan oleh satu dinas saja,” kata Idris.

Ia juga mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan anak, khususnya anak usia dini dan berebutuhan khusus di Sulawesi Barat,  perlu adanya intervensi baik dari organisasi dan dari segi penanganan intervensi keuangannya.

“Organisasi manapun yang kebetulan ada program dan nomenklatur dan kegiatannya muncul disitu peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini  alokasi anggaran akan diarahkan kesana, karena tidak mungkin program itu dapat berjalan tanpa support anggaran,” ucapnya.

Ia juga berharap penanganan anak usia dini betul-betul diperbaiki, termasuk pada pendataan jangan sampai hanya anak yang berada di kantor gubernur saja yang mendapat perhatian, dalam hal itu kita harus berbicara nasional karena akan lebih menarik jika kita mampu memperbaiki yang nantinya informasi kebijakan itu bisa di jelaskan ke nasional.

Kadis P3AKKB, Djamilah mengatakan saat ini Dinas P3AKKB mempunyai pekerjaan yang berat disamping harus mengurusi perempuan tetapi juga mengurusi anak yang belum lahir yang diakibatkan oleh pergaulan bebas.

“Kita tidak akan bisa bergerak sendiri, kita harus melakukan kolaborasi dengan berbagai LSM ataupun organisasi pemerhati perempuan dan anak yang tentunya memerlukan support dalam bentuk anggaran, saya harapkan di tahun 2021 OPD yang memiliki alokasi bisa mensupport untuk peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini. Kita ingin Sulawesi Barat di tahun 2021 mendapatkan kembali Anugerah Parahita Ekapraya (APE) penganugerahan di bidang pemberdayaan perempuan, serta menargetkan kota layak anak yang menjadi target prioritas dari Gubernur Sulbar,” kata Djamilah.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Ketua DWP Sulbar, Ny.Kartini Hanafi Idris, Kepala Balitbang, Jamil Barambangi, Kepala Bappeda, Khaeruddin Anas, perwakilan Diknas.

(deni)

Baca Juga