Pasca Polemik Soal Dugaan Kube Fiktif di Majene, Pendamping Kelompok Bereaksi

  • 23 Des 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 371
Gambar Pasca Polemik Soal Dugaan Kube Fiktif di Majene, Pendamping Kelompok Bereaksi

Mapos, Majene — Setelah menjadi sorotan berbagai kalangan atas dugaan Kube fiktif di Majene, oleh pendamping kompok disebut-sebut LSM Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (Apkan RI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bereaksi.

Ketua DPW Apkan RI Provinsi Sulbar, Muhammad Arifullah, Minggu (22/12/2019) mengatakan, hasil temuan Apkan pasca hebohnya dugaan Kube fiktif, oleh pendamping kelompok langsung bereaksi.

Salah satu reaksi yang mereka buat yaitu dengan mencopot baliho atau billboard kelompok di salah satu Kelompok Usaha Bersama (Kube) bernama Atirah di Lingkungan Tundaq, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur pada Kamis, 19 Desember 2019 lalu.

Menurut Arifullah, oleh ketua kelompok heran lantaran pendamping kelompok bernama Rahmah menyuruh mencabut baliho milik kelompok dan mengambil rekening yang sudah dia buka.

“Ketua kelompok heran karena sebelumnya dia disuruh buka rekening, padahal namanya juga tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial untuk Kube. Disinyalir semua kelompok bentukan Dinsos “bersih-bersih” pasca ribut soal Kube fiktif. Kalau tidak salah ada sekitar 17 kelompok,” terang Arifullah.

Ia menduga, bahwa langkah yang dilakukan oleh pendamping kelompok berindikasi ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan Kube yang menurut rencana sudah tersalur sejak tanggal 20 Desember 2019.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, bantuan Kube sudah akan disalur tanggal 20 Desember 2019 lalu. Namun tidak jadi. Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulbar memblokir dana bantuan pasca beredarnya isu kelompok fiktif,” terang Arifullah seraya berharap kepada pihak terkait agat tidak tinggal diam dan mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Mari kita kawal persoalan ini hingga tuntas. Memang potensi kerugian negara tidak seberapa, tapi yang lebih penting adalah mental oknum yang perlu kita perbaiki. Semoga saja keadilan di negeri ini terutama di Majene bisa tegak dengan mengetuk nurani para penentu kebijakan,” tandasnya.

(***)