Mapos, Majene – Sedikitnya ada 41 Kepala Keluarga korban bencana gempa bumi di Dusun Salurindu, Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang hingga kini belum mendapat kepastian tempat permukiman lantaran rencana rolokasi yang dijanjikan pemerintah masuk dalam kawasan hutan lindung.
Untuk itu, Ketua Pansus DPRD Majene Hasriadi, SH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait dan perwakilan mahasiswa, Rabu (19/10/2022) di Gedung DPRD Majene mengusulkan agar relokasi dilakukan secara mandiri.
Hasriadi menyampaikan opsi relokasi mandiri sebab proses alih fungsi lahan untuk pemukiman membutuhkan proses panjang dan waktu yang lama.
“Saya usulkan opsi relokasi mandiri, artinya kita hanya memberikan dananya biarkan mereka membangun rumah di lokasi mereka masing-masing asal tidak lagi di situ, di zona merah itu,” ujar Hasriadi.
Zona merah yang dimaksudkan adalah wilayah tak layak huni, sebab rawan gempa. Hasriadi mengusulkan relokasi dilakukan sendiri oleh warga ke lokasi yang aman.
“Tinggal dibuatkan semacam juknis, agar ada acuan pelaksanaannya,” ucap politisi PAN asal Malunda-Ulumanda itu.
Menurut Hasriadi, jika opsi yang dipilih adalah pembebasan atau pengalihfungsian hutan lindung, akan memerlukan waktu cukup panjang, sementara desakan relokasi warga sudah sangat mendesak.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasman Kabil yang turut hadir dalam RDP itu mempertanyakan kesiapan warga.
“Jangan sampai mereka (warga) tidak rela,” katanya.
Kasman juga mempertanyakan kategori kerusakan rumah 41 KK yang bakal direlokasi. Sebab kata dia, menyangkut besaran anggaran yang bakal diberikan kepada masing-masing KK.
Namun, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menegaskan, sebanyak 41 KK warga Salurindu penyintas gempa semua masuk kategori rusak berat, sehingga besaran dana Rp50 juta untuk setiap KK bagi mereka.
Rapat Pansus DPRD Majene kemudian memutuskan untuk menyampaikan opsi relokasi mandiri kepada masyarakat. Pansus DPRD Majene dan OPD terkait yang hadir menjadwalkan kepastian opsi ini dipilih pada Senin pekan depan.
Untuk diketahui, sebelumnya pada pekan lalu DPRD Majene, OPD terkait dan Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menyepakati survei lokasi yang sedianya untuk lokasi pemukiman baru warga Salurindu.
Namun berdasarkan hasil kunjungan tim teknis dari gabungan dinas, diketahui titik relokasi yang disepakati sebelumnya ternyata sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung.
(*)
