Ombusman Sulbar Ingatkan, Rapid Tes Harus Sesuai Aturan

Gambar Ombusman Sulbar Ingatkan, Rapid Tes Harus Sesuai Aturan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar

Mapos, Mamuju – Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mamasa yang selalu berbenah untuk mendorong pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, kepada mamujupos.com (14/07/2020).

Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi  dikabarkan memberikan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Corona. Yakni menggratiskan biaya rapid test bagi warga yang kurang mampu.

Bupati Mamasa juga mengeluarkan kebijakan, bagi pelintas yang akan menuju Mamasa harus membawa surat keterangan hasil tes cepat. Atau rapid test yang menunjukkan nonreaktif.

Namun demikian, Lukman Umar mengingatkan agar syarat wajib rapid test itu sebaiknya mematuhi peraturan yang ada.

“Hindarilah penarikan biaya pemeriksaan rapid test di atas Rp150ribu, agar semua bisa aman,” katanya.

Sebab pemberitaan beberapa media, bagi pelintas yang tidak memperlihatkan hasil rapid test nonreaktif akan dilakukan rapid test  dan dikenakan biaya sebesar Rp250 ribu. Kecuali warga yang memiliki identitas Kabupaten Mamasa.

Lukman menuturkan, sampai saat ini pemerintah tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test sebesar Rp 150.000.

“Syarat harus memiliki hasil rapid test adalah kebijakan yang baik dalam rangka memutus penularan Covid-19. Meskipun demikian, kita harus tetap mematuhi ketentuan yang ada,” pungkasnya.

(*)

Baca Juga