Oleh : Hajrul Malik *
Mapos, AKHIRNYA gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat benar-benar bergerak. Setelah sekian lama dinanti, pergeseran pejabat diumumkan. Sebagian menyambutnya dengan senyum lega, sebagian lain menatapnya dengan wajah datar, bahkan ada yang menahan kecewa.
Mutasi dalam birokrasi memang selalu begitu. Ia jarang hadir sebagai kabar yang sepenuhnya menggembirakan bagi semua orang.
Pada level eselon II sebelumnya, publik tidak terlalu terkejut. Prosesnya relatif terbuka melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Gubernur DR. H. Suhardi Duka bersama almarhum Wakil Gubernur almarhum Mayjen Purn Salim S. Mengga, dan Sekretaris Daerah. Bahkan proses tersebut dapat disaksikan secara luas melalui berbagai platform media sosial.
Langkah ini dapat dipahami sebagai upaya membangun kepercayaan publik bahwa tata kelola birokrasi diarahkan menuju profesionalisme, sebagaimana janji yang sering disampaikan kepada masyarakat: menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Namun dinamika yang lebih terasa justru muncul pada mutasi eselon III. Ratusan posisi berputar dalam satu waktu. Ada yang tetap pada kursinya. Ada yang promosi. Ada yang bergeser. Ada pula yang harus menerima status nonjob.
Dari sinilah percakapan mulai bermunculan di berbagai ruang-baik ruang formal maupun ruang-ruang sunyi di antara para ASN.
Ada yang senang.
Ada yang sinis.
Ada yang mencibir.
Ada yang terang-terangan marah.
Dan ada pula yang memilih diam.
Di balik setiap keputusan birokrasi selalu ada cerita yang tidak seluruhnya diketahui publik.
Ada yang merasa sudah diusulkan, tetapi namanya tidak muncul dalam daftar akhir.
Ada yang merasa rekam jejaknya cukup panjang, tetapi tetap tidak mendapat tempat.
Ada pula yang sebelumnya tidak diperhitungkan, justru muncul dalam daftar promosi.
Di titik ini, manusia sering kali bertanya: Mengapa bukan saya?
Pertanyaan itu sangat manusiawi. Sebab dalam kehidupan birokrasi, jabatan sering dipandang sebagai puncak pengakuan terhadap kerja dan pengabdian.
Namun di balik semua perhitungan manusia, ada satu dimensi lain yang sering kali luput kita sadari: dimensi takdir.
Al-Qur’an mengingatkan manusia dengan sangat jernih:
وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 216)
Ayat ini seperti menjadi cermin bagi perjalanan hidup manusia, termasuk dalam dinamika karier.
Ada jabatan yang sangat kita inginkan, tetapi ternyata tidak datang. Ada posisi yang tidak pernah kita bayangkan, justru hadir menghampiri.
Sebagian orang menyebutnya keberuntungan. Sebagian lain menyebutnya takdir.
Di balik hiruk-pikuk mutasi, sesungguhnya ada banyak kesunyian yang tidak terdengar. Ada pejabat yang malam itu pulang dengan wajah penuh syukur. Ada pula yang pulang dengan pikiran yang berat.
Tetapi hidup tidak berhenti pada satu keputusan. Promosi bukanlah jaminan kemuliaan, jika tidak disertai amanah.
Sebaliknya, nonjob bukanlah akhir dari pengabdian, jika seseorang tetap menjaga integritasnya.
Karena itu, mutasi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pergeseran jabatan. Ia juga bisa menjadi ruang refleksi bagi semua pihak.
Bahwa dalam setiap ikhtiar manusia selalu ada batas yang tidak bisa dilampaui. Pada batas itulah takdir mengambil perannya.
Mimpi memang harus diperjuangkan. Tetapi setelah bermimpi, manusia juga harus bangun untuk memperjuangkannya. Dan pada akhirnya kita semua akan sampai pada satu kesadaran sederhana:
Bahwa jabatan hanyalah persinggahan, sementara pengabdian adalah perjalanan panjang.
Di situlah mungkin kita menemukan makna terdalam dari sunyi di balik birokrasi.
(***)
