MK Akan Tolak Gugatan Pemohon, Ini Video Suasana Sidang Pleno I

0
1523

Mapos, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang dibagi dalam tiga panel di Gedung MK, jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 4 Februari 2021

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan untuk Kabupaten Mamuju diperiksa oleh panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih.

Agenda sidang adalah mendengar jawaban Termohon KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Usai sidang, tim advokat Tina-Ado selaku Pihak Terkait yang menghadiri sidang cukup optimis permohonan pemohon tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

“Agenda sidang tadi salah satunya penyampaian keterangan Pihak Terkait dan kami sangat optimis permohonan pemohon tidak dapat diterima. Salah satu alasannya karena Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum,” ujar Dedi Bendor.

Menurut tim advokat Tina-Ado Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil. Karena jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak 305.260 jiwa. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan prolehan suara paling banyak 1,5 persen. Sedangkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Yerkait yaitu 9.598 suara atau lebih dari 6 enam persen.

“Dalam putusan sela nantinya in syaa Alah Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tutup Dedi Bendor.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.