Mapos, Majene — Tidak seperti biasanya Ruang Sidang di Gedung DPRD Kabupaten Majene pada Rabu (30/11/2022) malam nampak ramai.
Lebih dari dua pertiga anggota dewan memenuhi meja yang telah disiapkan. Di jajaran kursi pimpinan juga nampak penuh terisi yang artinya semua unsur pimpinan DPRD Majene hadir ditambah Bupati dan Wakil Bupati Majene juga berada di sana.
Sementara di bagian meja Forkopimda dihadiri oleh masing-masing perwakilan dan tidak tampak Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah.
Di deretan kursi bagian belakang, juga tampak seluruh pimpinan OPD duduk rapi dengan stelan safary lengkap.
Usai Ketua DPRD Majene, Salmawati Jamado membuka sidang Paripurna, selanjutnya mempersilakan fraksi-fraksi memberikan pandangannya terhadap rancangan APBD TA 2023.
Menariknya, meski semua fraksi menyetujui Ranperda APBD 2023 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2023, tapi tetap saja ada catatan.
Yang paling menonjol adalah pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Sadli Syamsi.
Katanya, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sebagaimana hasil kajian Fraksi Golongan Karya terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, maka pihaknya minta agar Pemkab Majene lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan dan atensi terhadap kepentingan rakyat.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Majene menyatakan — Dapat Menyetujui — Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Sadli.
Dikatakan, sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Bumi Assamalewuang Kabupaten Majene di masa mendatang, Fraksi Golongan Karya memberikan beberapa catatan terhadap dokumen Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
1. Pengalokasian anggaran belanja di bidang pelayanan publik dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2023 harus tetap menjadi prioritas dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Fraksi Golongan Karya memberikan catatan poin-poin penting dari belanja publik tersebut diantaranya Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Beprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, Rumah Singgah, dan iuran kepesertaan BPJS PBI Daerah.
Dari ketiga poin tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan jangan setengah hati dan seakan berat hati untuk mengalosikan anggaran yang menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah masih dapat hadir ditengah masyarakat dengan keberpihakannya dalam hal dukungan anggaran terhadap ketiga program kegiatan tersebut.
2. Terkhusus pada kepesertaan BPJS PBI Daerah, Pemerintah
Daerah diminta untuk melakukan verifikasi faktual terhadap jumlah kepesertaan, karena temuan lapangan banyak terdapat kepemilikan kartu kepesertaan ganda, pindah domosili, telah meninggal dunia, dan lain sebagainya.
Pada pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Fraksi Golongan Karya memandang bahwa Pemerintah Daerah mulai sekarang harus berpikir bahwa pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan berupa kartu penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran, dan lainnya, sebagian kewenangannya harus telah diserahkan ke Pemerintah Kecamatan setempat.
“Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi kependudukannya, dengan tidak lagi harus bolak balik dari daerah asal mereka ke kota kabupaten dengan pembiayaan yang terhitung memberatkan masyarakat,” sebut Sadli dengan suara lantang.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mendukung rencana pelimpahan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan dalam pengurusan administrasi kependudukan maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasi anggaran perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penanggungjawab kegiatan tersebut di kecamatan.
Dalam rangka mendukung Kapaten Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar, maka Pemerintah Daerah diminta untuk mulai memikirkan bagaimana membiasakan sedari dini bagi anak usia sekolah dasar agar gemar mengunjungi gedung perpustakaan dan membangun budaya minat baca mereka. Program ini dapat dilaksanakan setiap akhir pekan pada setiap sekolah dasar yang ada di Majene.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti sektor belanja, dan memberikan catatan penting terhadap belanja bagi PSC senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
“Program ini untuk tidak dilaksanakan sebelum Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan tentang kejelasan arah program dan tujuan dari terbentuknya PSC itu sendiri,” tegas Sadli.
(*)
