LBH Citra Justitia Sulbar Terima Sertifikat Akreditasi B

  • 16 Nov 2019
  • Hukum
  • Sudirman Al Bukhori
  • 137
Gambar LBH Citra Justitia Sulbar Terima Sertifikat Akreditasi B

Mapos, Mamuju – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulbar menerima sertifikat pemberi bantuan hukum akreditasi B dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang ditanda tangani Yasonna H Laoly, didasarkan pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH.-01.HH.07.02 tahun 2018, dengan masa berlaku tiga tahun terhitung 2019-2021.

Pemberian sertifikat akreditasi tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL, dalam acara papat penandatangan addendum kontrak bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sulbar, disamping sebagai koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi bantuan hukum dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Sulbar.

Sertifikat tersebut diterima oleh Direktur LBH Citra Justitia Sulbar, Rustam Timbonga, SH.

Atas diterimanya sertifikat akredistasi B, Rustam Timbonga merasa bangga.

“Saya bangga atas penghargaan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya, Jumat (15/11/2019).

Ia memgatakan, dari semua LBH yang ada di Sulbar, hanya LBH yang dipimpinnyalah yang mendapatkan sertifikat akreditasi B.

“Raihan ini bisa dicapai berkat kerjasama tim LBH Citra Justitia dalam membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum,” sebutnya.

Dia menambahkan, sangat banyak masyarakat miskin yang bersentuhan dengan hukum yang belum terlayani sepenuhnya, sebagaimana amanat UU No. 11 tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tersandung hukum belum terlayani dengan baik, itu semua karena keterbatasan anggaran yang dibantukan pemerintah kepada kami, contohnya di tahun 2019 ini sampai saat ini bulan November, jumlah perkara masayarakat miskin yang kami tangani sebanyak 89 kasus, sementara yang ditanggung pemerintah hanya sebanyak 48 kasus/perkara, sehingga selebihnya dari yang ditanggung negara adalah murni probono, artinya 100 persen gratis,” ungkap Rustam.

Namun demikian, lanjut Rustam, LBH Citra Justitia tetap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, walaupun terbatasnya anggaran bantuan dari pemerintah.

“Semangat kami tidak akan kendor untuk membantu masyarakat miskin,” akunya.

Disamping Rustam berharap, untuk tahun 2020 nantinya, LBH Citra Justitia akan lebih maksimal lagi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik dalam bentuk litigasi maupun dalam bentuk non litigasi.

“Kita target untuk non litigasi di tahun 2020 nantinya, kita bisa melakukan penyuluhan hukum sekurang-kurangnya 10 titik, baik di pedesaan maupun di perkotaan, dalam rangka mensosialisasikan aturan perundang-undangan maupun dalam bentuk pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Dia juga mendorong, agar disetiap kabupaten di Sulbar bisa ada penambahan LBH atau organisasi bantuan hukum (OBH). “Ya, paling tidak di setiap kabupaten sudah ada LBH yang terakreditasi sehingga semua masyarakat miskin yang tersangkut hukum bisa dijangkau dengan adanya perda bantuan hukum ini,” harapnya.

Rustam membeberkan bahwa di Sulbar, baru ada tiga LBH yang sudah terakreditasi untuk tiga tahun kedepan, diantaranya, LBH Sulbar di Polman kkreditasi C, LBH Mandar Justisi di Mamuju akreditasi C, LBH Keadilan akreditasi C dan LBH Citra Justitia Sulbar akreditasi B.

(yosi)

Baca Juga