Lagi, Kejati Sulbar Tahan Koruptor

0
148

Mapos, Mamuju – Kasus dugaan korups Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020, terus bergulir. Setelah sebelumnya menahan dua tersangka, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar kembali menahan tersangka, mantan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Disdikbud Sulbar, BB.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulbar Amiruddin mengatakan, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sulbar menahanan seorang tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Sulbar Johny Manurung, Nomor: PRINT- 203/P.6/ Fd.2/ 03/ 2021 tanggal 24 Maret 2021. Penahanan dilakukan bersamaan dengan keluarnya surat tersebut.

Tersangka ditahan di Lapas Klas IIB Polman, selama dua puluh hari ke depan terhitung mulai 24 Maret 2021 sampai 12 April 2021. Penahanan dilakukan ini untuk kepentingan pemeriksaan.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Disebutkan lagi, atas petunjuk dan arahan Kajati Sulbar serta Aspidsus Kejati Sulbar Fery Mupahir, maka sebelum dilakukan penahanan, tersangka terlebih dahulu diperiksa oleh Jaksa Penyidik Kejati Sulbar Rizal F. Pemeriksaan itu berlangsung kurang lebih sejam di ruang pemeriksaan tindak pidana khusus.

“Tersangka BB, selain bertindak sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Disdikbud Sulbar, ia juga adalah Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020,” katanya.

Ia bersama dua tersangka lain, BE AD, pada kurun waktu Januari 2020 sampai Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, melakukan perbuatan permintaan sebesar 3 persen kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 kepala sekolah Sulbar.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.07/ 2019, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020.

Amiruddin menjelaskan, permintaan uang sebesar 20 persen dari 3 persen yang diterima para fasilitator adalah kepentingan pribadi tersangka BB bersama BE dan AD. Permintaan uang itu dilakukan dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Di sisi lain, tindakan mereka tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik 2020, yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik 2020.

Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3 persen dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.

Permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3 persen dari anggaran DAK Fisik ke sekolah -sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik), maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/daerah.

Permintaan 3 persen DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp 1.425.330.050, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah bagian dari kerugian negara.

Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU +Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.