Kompolnas RI Klarifikasi dan Monitoring Soal Kasus Yang Terjadi di Wilayah Polda Sulbar

2017-11-02_12.51.35

Mapos, Mamuju – Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tersurat Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional yang melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan Integritas anggota maupun pejabat Polri.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mempertanyakan sejumlah persoalan yang terjadi di Provinsi Sulbar terkait pengaduan masyarakat yang hingga kini belum terselesaikan.

Dari informasi yang dihimpun mamujupos.com melalui Kabid Humas Polda Sulbar AKBP. Hj. Mashura mengatakan tugas komisi kepolisian nasional (Kompolnas) adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana Polri serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri.

Kedatangan Kompolnas di Mamuju untuk mengklarifikasi dan melakukan monitoring kasus yang terjadi di Polda Sulbar atas pengaduan dari masyarakakat Sulbar.

Kegiatan Monitoring kunjungan kerja Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dihadiri oleh Wakapolda Sulbar Kombes Pol. Edi Sutendi, Kompolnas, Andrea H. Poeloengan, SH, M.Hum, MTCP, AKBP. DR. R. Nurhadi Yowono, SlK Tenaga Ahli Bidang SDM, Akhmadi, Staff Set Kompolnas, Kasat Brimob, Dirreskrimum Polda Sulbar, Kabid Propam dan Kasat Reskrim Mamuju.

Adapun laporan pengaduan dari masyarakat diantaranya, kasus 1. Penyalahgunaan Wewenang Sat Brimobda Polda Sulbar, dimana Kompolnas telah menerima surat keluhan An. Sdr. ABD, SALAM dengan No. Reg: 1409/34/BRMNIII/2017 /Kompolnas tanggal 1 Agustus 2017 atas dugaan telah terjadi Penyalahgunaan Wewenang Sat Brimobda Polda Sulbar dalam bentuk melakukan intimidasi, pengancaman, pemukulan, penculikan dan penembakan terhadap Masyarakat Desa Polanto Jaya Lalundu 2 Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dalam perkara sengketa tanah antara anak perusahanan PT. ASTRA GROUP dengan masyarakat sehingga mengakibatkan satu orang warga atas nama “Rontasi” meninggal dunia sebagaimana surat pengaduan terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Irswanda berkenan melakukan pengecekan kebenaran tentang dugaan diatas, dan Polda dengan kepada Kompolnas paling lambat sejak dikeluarkannya surat dengan mencantumkan Nomor Registrasi Kompolnas.

Kasus kedua yakni, maladministrasi berupa Penundaan Berlarut oleh Kepolisian Resort Mamuju.

Adapun isi Suratnya yakni, Dengan hormat. Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman Barat telah menerima masyarakat dari saudara Muhammad Ramadhan warga Jl Wolter Monginsidi, Kelurahan Rimuku, Mamuju, melaporkan mengenai dugaan maladministrasi berupa Penundaan Berlarut oleh Kepolisian Resort Mamuju dalam menindaklan Laporan Polisi Nomor LP/66/II/2016/sulsel Res Mamuju tanggal 04 Februari 2016, adapun kronologi singkat laporan tersebut sebagai berikut Pelapor menyampaikan bahwa, pernah melapor ke Kepolisian Resort Mamuju dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang dialaminya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/66 ll/2016/sulsel Res Mamuju tanggal 04 Februari 2016.
2. Pelapor menyampaikan bahwa, sampai saat waktu yang diharapkan pelapor mengaku belum pernah dilakukan tindak lanjut laporannya di Kepolisian Resort Kabupaten Mamuju.
3. Pelapor menyampaikan bahwa atas kejadian yang pernah dialaminya, pelapor merasa di Diskriminasi dan merasa dianiaya hak-haknya oleh Penyidik Kepolisian Resort Mamuju sehingga pada saat setelah menjalani hukumannya di Rutan Kelas ll Mamuju pelapor kembali menuntut hak -haknya sebagai korban tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan termasuk menuntut kerugian material kepada pihak Kepolisian Resort Mamuju.
Pelapor sangat mengharapkan agar kasus yang dialaminya sebagaimana yang telah dilaporkan Kepada Pihak Kepolisian Resort Mamu sesuai Laporan Polisi Nomor p 66 II/2016/sulsel/Res Mamu tanggal 04 Februari 2016 tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan per undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat bermaksud untuk meminta penjelasan antara lain pakah benar, saudara Muh. Ramadhan pernah melapor ke Resort Mamuju sesuai Laporan Polisi Nomor LP/66llil 2016/sulsel Res Mamuju tanggal 04 Februari 2016 2 Jika benar, diharapkan kepada bapak kiranya dapat menjelaskan mengenai kriterta perkembangan laporan tersebut.

“Tugas Kompolnas sesuai Undang-Undang No.2/2002 Pasal 38 ayat 1, dan Perpres No. 17/2011 Pasal 4 yakni membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Usai dialaksanakan soasialisasi dilanjutkan dengan Tim melaksanakan klarifikasi permasalahan dan hambatan yang diadukan masyarakat terkait dengan pelayanan publik Polda Sulbar kepada masyarakat,” Tutup Kabid Humas Polda Sulbar Hj. Mashura.

(usman)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...