Mapos, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan rekonsiliasi data penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (16/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, khususnya untuk memastikan akurasi dan sinkronisasi data indikator demokrasi yang digunakan dalam penghitungan IDI di tingkat provinsi.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulawesi Barat, Nur Milu, mengikuti kegiatan tersebut atas arahan Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Darwis Damir.
Dalam kegiatan rekonsiliasi tersebut, dilakukan verifikasi terhadap dokumen hasil rilis Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, termasuk peninjauan ulang seluruh indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks.
Proses verifikasi dilakukan oleh tim pusat guna memastikan kesesuaian data dari setiap daerah. Pada tahap ini, setiap indikator ditelaah kembali untuk mengetahui kemungkinan adanya perbaikan, tambahan data, maupun sanggahan dari daerah.
Hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dinilai telah sesuai dengan dokumen pendukung serta hasil forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang sebelumnya dilaksanakan.
“Berdasarkan hasil verifikasi, data IDI Sulawesi Barat dinyatakan telah sesuai dengan dokumen dan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya,” ujar Nur Milu dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi agenda strategis pemerintah pusat untuk memastikan kualitas data dalam penghitungan indeks demokrasi nasional. Selain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), proses penghitungan IDI juga melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia pada tingkat provinsi. Indeks ini memotret kondisi demokrasi melalui sejumlah aspek utama, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi.
Pelaksanaan kegiatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Suhardi Duka. Melalui konsep Panca Daya, pemerintah daerah menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Melalui proses rekonsiliasi data ini, pemerintah berharap hasil penghitungan IDI dapat mencerminkan kondisi demokrasi secara objektif. Sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan politik dan demokrasi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.
(*)
