Mapos, Majene — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasman Kabil menyebut, selain Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PU sangat sulit menambah pagu anggaran ke OPD, sebab dana alokasi umum (DAU) Majene hanya mampu mengcover belanja rutin, gaji PPPK dan dana desa.
“Ini saja asumsi kita, apabila TPP pegawai negeri dibayarkan full maka akan defisit mencapai Rp53 miliar,” ujar Kasman saat rapat bersama Banggar DPRD Majene, Kamis (10/11/2022).
Dikatakan, satu-satunya harapan untuk bisa menambah anggaran ke OPD adalah PAD. Hanya saja pendapatan asli daerah juga masih sangat minim.
Sementara itu, Tim Banggar DPRD setempat mengapresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene lantaran dinilai
masih dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2022 di tengah keterbatasan.
Apresiasi itu datang dari salah seorang anggota Banggar DPRD Majene Muhammad Safaat. Ia justru minta agar Pemkab menambah dana ke DKP.
“Kami melihat ini semacam prestasilah, meskipun jumlahnya kecil tapi bisa menambahkan PAD, dan kami lihat ada kenaikan target di 2023,” kata politisi asal PPP ini.
Selain Safaat, anggota dewan lainnya Rahman, juga mengapresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Sayangnya, keinginan dua legislator itu untuk menambah anggaran produksi ke DKP tampaknya sulit dipenuhi pihak Pemda Majene.
Di tempat sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Majene, Ichwanti menyebut, sektor budidya pada tahun 2022, DKP menargetkan pendapatan sebesar Rp35 juta, namun baru terealisasi sebesar Rp15 juta dari hasil panen benur dan udang paname yang dikerjakan selama 2 bulan di Kecamatan Pamboang.
“Untuk tahun 2022 pak, targetnya kami 35 juta, terealisasi baru Rp15 juta atau 42,61 persen,” ujar Ichwanti.
Ia optimis, SKP dapat meraih target 100 persen pada akhir Desember 2022 sebab saat ini program pembesaran udang dan bandeng masih berjalan.
Sayangnya, ia mengatakan, dari 16 kolam ikan yang dimiliki oleh DKP saat ini, hanya dapat dikelola empat kolam karena keterbatasan anggaran atau modal
produksi.
(*)
