Mapos, Majene — Sejumlah permasalahan keuangan daerah dikulik melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) atas Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 di Ruang Pola Kanto Bupati Majene, Jum’at (24/11/2022).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene, Kasman Kabil turut angkat bicara ketika Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Busr memaparkan soal raibnya anggaran pos bantuan peralatan untuk masyarakat sebesar Rp400 juta.
Kasman menyebut, dirinya kaget mendengar jika ada dana pos bantuan dari sumber Dana Insentif Daerah (DID) pada anggaran pokok APBD 2022 raib setelah pengesahan APBD Perubahan.
“Mohon maaf, terus terang saya juga baru tahu tadi kalau itu raib, dan saya akan coba koordinasikan. Tapi, mungkin disebabkan karena keterlambatan pelaksaan kegiatan. Seandainya sudah direalisasikan sebelum perubahan, tidak akan bergeser ini,” ungkap Kasman Kabil.
Ia menambahkan, oleh pusat minta supaya segera merealisasikan kegiatan. “Bayangkan, DID kita Rp2,3 miliar, sementara yang direalisasikan baru Rp800 juta. Seandainya sempat direalisasikan ini kemarin, saya kira tidak akan digeser, karena kita dituntut untuk sesegera mungkin untuk merealisasikan. Sekarang saja belum masuk tahap kedua,” tegas Kasman.
Sementara sumber lain yang diterima media ini kemarin menyebut, dana di Diskoperendag Majene tidak raib melainkan dikonversi ke bantuan langsung tunai kepada pelaku usaha kecil menengah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Koperindag, Busri mengaku dalam Rakor Monev itu ada dana kegiatan proritas sebesar Rp400 juta lebih tidak akan bisa realisasi karena anggrannya pada APBD perubahan raib.
“Saya tidak tahu kemana. Itu untuk kegiatan pembelian peralatan,” katanya.
Dia khawatir pada Januari mendatang pihaknya akan mendapat kecaman dari masyarakat lantaran sudah terlanjur dijanji.
“Kami sangat waswas untuk menghadapi masyarakat yang sudah kita janji,” tukasnya.
(*)
