Mapos, Mamuju – Angka kemiskinan Sulawesi Barat yang mencapai 10,00 persen pada Maret 2026 menunjukkan semakin dekatnya daerah ini menuju tingkat kemiskinan satu digit. Namun, kemajuan tersebut masih menyisakan tantangan pemerataan ekonomi dan kualitas kesempatan kerja yang membutuhkan penguatan intervensi pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., saat memaparkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 hingga Triwulan III dalam Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Aula Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 November 2026.
Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., tersebut, Amujib mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat sebesar 5,31 persen, masih di bawah target tahun 2026 sebesar 5,69 persen. Sementara itu, angka kemiskinan yang semakin mendekati satu digit belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan, sebagaimana tercermin dari rasio gini sebesar 0,314.
“Pada tingkat kesejahteraan, kemiskinan yang saat ini kita sudah capai sebesar 10 persen dengan Gini Ratio 0,314, ini memperlihatkan bahwa kualitas pemerataan harus diperkuat,” ungkap Amujib.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk semakin mempertajam intervensi pembangunan, terutama pada program ekonomi produktif, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga mampu memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain pemerataan ekonomi, Amujib turut menyoroti tantangan pada sektor ketenagakerjaan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Barat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,93 persen, masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga menyangkut kecukupan jam kerja dan produktivitas tenaga kerja.
Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan perlu dihubungkan dengan kebutuhan dunia kerja, peluang penempatan tenaga kerja, maupun pengembangan usaha mandiri. Demikian pula dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta pertumbuhan pendapatan masyarakat.
“Ukuran ini kita berharap bisa membantu kita menilai apakah kegiatan yang kita lakukan selama ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima, sebelum kita masuk pada langkah-langkah untuk di 2027,” jelasnya.
Untuk memastikan berbagai intervensi tersebut memberikan hasil yang optimal, Bapperida Sulbar juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara realisasi belanja pemerintah, capaian kegiatan, dan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat sesi pertama yang diikuti oleh perangkat daerah lingkup pemprov sulbar ini, Amujib menjelaskan bahwa evaluasi RKPD tidak seharusnya berhenti pada pengukuran serapan anggaran dan penyelesaian kegiatan. Lebih jauh, hasil evaluasi harus mampu menjadi dasar bagi pimpinan dalam menentukan langkah perbaikan, terutama terhadap program yang belum menunjukkan hasil sesuai sasaran pembangunan.
“Kalau kita bicara evaluasi, maka kami tempatkan evaluasi ini sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Bapperida menempatkan tiga pertanyaan mendasar sebagai landasan evaluasi, yakni sejauh mana kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, apakah belanja pemerintah menghasilkan keluaran yang dapat dibuktikan, serta bagaimana keluaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apakah belanja yang dikeluarkan didukung dengan keluaran yang dapat dibuktikan? Sampai sejauh mana keluaran tersebut mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat?” tegas Amujib.
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencakup 157 program, 441 kegiatan, dan 1.233 subkegiatan. Dari total pagu aktivitas sekitar Rp1,886 triliun, realisasi keuangan berdasarkan data per 30 Oktober 2026 mencapai Rp1,138 triliun atau 60,3 persen. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja aktivitas tercatat sebesar 64,6 persen.
Adanya selisih sekitar 4,3 poin persentase antara capaian aktivitas dan serapan anggaran tersebut, menurut Amujib, perlu ditelusuri secara cermat. Sebab, kemajuan pekerjaan dapat mendahului proses pembayaran, sementara realisasi keuangan juga dapat meningkat ketika pelaporan hasil kegiatan belum sepenuhnya diperbarui.
“Perbedaan sekitar 4,3 poin tentu kami telusuri pada tingkat kegiatan karena penyebabnya tentu berbeda antar perangkat daerah. Ini terus kita lakukan penelusuran,” jelasnya.
Karena itu, Bapperida mendorong setiap perangkat daerah tidak hanya mempercepat realisasi anggaran, tetapi juga memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan, kelengkapan bukti hasil pekerjaan, serta kesesuaian manfaat program dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjadi penting agar efektivitas belanja daerah dapat dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
Sejalan dengan upaya tersebut, Bapperida Sulbar juga mendorong pembenahan sistem pelaporan kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari penguatan pengendalian pembangunan dan persiapan perencanaan tahun 2027.
Amujib mengakui bahwa proses monitoring dan evaluasi RKPD 2026 masih menghadapi tantangan dalam pengumpulan serta verifikasi data aktivitas perangkat daerah. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme penginputan yang masih dilakukan secara semi-manual, sehingga perkembangan kegiatan belum seluruhnya tercatat secara berkesinambungan sejak awal pelaksanaan.
Berdasarkan hasil konsolidasi, sebanyak 1.222 dari 1.233 subkegiatan telah memiliki isian aktivitas. Dari 2.664 aktivitas yang diinput, sebanyak 2.460 aktivitas telah melalui proses verifikasi, sementara 204 aktivitas lainnya masih memerlukan penyelesaian verifikasi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bapperida berencana memperkuat mekanisme pelaporan berkala mulai tahun 2027. Melalui pola ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memperbarui perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin, sehingga proses evaluasi tidak lagi bergantung pada pengumpulan data menjelang pelaksanaan rapat.
Penguatan pelaporan dan pengelolaan data kinerja diharapkan mempercepat monitoring, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, serta meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan 2027.
“Kami berharap teman-teman pimpinan OPD, data-data sektoral diperbaiki. Ini untuk menjadi bagian penguatan perencanaan kita saat ini untuk di 2027,” ujar Amujib.
Langkah ini sekaligus mendukung implementasi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui penguatan ekonomi produktif, pemerataan kesempatan kerja, dan efektivitas program pembangunan guna mendorong penurunan kemiskinan menuju satu digit serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(*)
