Kejati Sulselbar : 35 Orang Akan Di Periksa Terkait Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Kejati Sulselbar "Jan Maringka"

Kejati Sulselbar “Jan Maringka”

Mapos.  Makassar – Kejaksaan Tinggi Sulselbar telah mempersiapkan sejumlah nama untuk dipanggil dalam pemeriksaan lanjutan di Kejati Makassar.

Pemanggilan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel) No: PRINT-500/R.4/Fd.1/ 08/2017 Tanggal 25 Agustus 3017 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015-2016.

Daftar Nama-nama yang akan dipanggil Kejati Sulselbar

Daftar Nama-nama yang akan dipanggil Kejati Sulselbar

Dalam Surat panggian tersebut, ada sebanyak 35 Orang pelaksana kegiatan yang akan dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat untuk memberikan kesaksian terkait kelanjutan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi APBD Tahun 2015-2016.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Jan Maringka, di dalam surat pemanggilan itu pada tanggal 11 September 2017.

Adapun yang terpanggil sebanyak 35 orang. Mereka semua diperiksa sebagai saksi.

Pemeriksaan akan dimulai pada hari selasa tanggal 19 September 2017. Ada 11 Orang, terangnya.

Daftar Nama-nama yang akan dipanggil Kejati Sulselbar

Daftar Nama-nama yang akan dipanggil Kejati Sulselbar

Lanjut disampaikan, Pada hari Rabu 20 September 2017 ada 12 Orang dan Jumat, 22 September 2017 Sebanyak 13 Orang, keseluruhan semuanya ada 35 orang.

Pemeriksaan ini terkait adanya dugaan penyimpangan APBD Prov. Sulbar TA. 2016,  yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Prov Sulbar Periode 2014-2019, dugaan penyimpangan terhadap APBD Prov. Sulbar TA. 2016 berawal dari perbuatan sejumlah anggota DPRD Prov. Sulbar yang dengan cara memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Prov. Sulbar TA. 2016 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

“Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan, bahkan terkesan rekayasan karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk digunakan sebagai  fee kepada para anggota DPRD tersebut yaitu sebesar 10-15 persen”, kata Jan Maringka.

(Arman)