Reskrim Polres Majene: Dilema, Penindakan Undang Undang Migas

  • 23 Mar 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 547
Gambar Reskrim Polres Majene: Dilema, Penindakan Undang Undang Migas

Mapos, Majene — Kasat Reskrim Polres Majene Polda Sulbar AKP Jamaluddin, mengaku, pihaknya berada pada ruang dilema jika melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran undang undang migas.

Kepada wartawan Senin (23/03/2020), mantan Kasat Reskrim Polresta Mamuju ini mengatakan, sejak dirinya menjabat beberapa waktu lalu di Reskrim Polres Majene sudah dua kali didatangi oleh LSM berbeda dengan laporan soal dugaan pelanggaran undang undang migas atau BBM.

“Kita sudah pernah mengambil warga yang diduga melanggar undang undang migas. Ternyata, mereka adalah nelayan. Makanya, saya sampaikan kepada LSM nya supaya membuat laporan secara resmi, supaya ada dasar kita melakukan penindakan,” jelas Jamaluddin.

Dikatakan, yang disoal oleh LSM itu adalah banyaknya antrian di SPBU, baik jerigen maupun kendaraan masyarakat.

“Memang soal BBM merupakan persoalan nasional terutama premium. Hampir semua masyarakat butuh premium sedangkan pasokan dari depo tidak cukup untuk kebutuhan. Ya, jadinya antrian tidak bisa dihindarkan,” katanya.

Lebih jauh kata dia, LSM yang mendatanginya juga menanyakan soal niaga BBM.

“Dan kami katakan, pada pasal 55 Undang undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 milyar. Dan kita sudah memproses beberapa kasus. Sekarang, premium sudah tidak lagi bersubsidi. Jadi tidak lagi bisa dipakai pasal ini,” ungkapnya.

Dilemanya, kata Jamaluddin, kebanyakan masyarakat Majene berprofesi nelayan sehingga kasihan jika harus ditindak tegas.

“Seperti nelayan yang memang berprofesi nelayan terkadang tidak memperpanjang surat izinnya. Kalau kita tindak, anak istrinya di rumah mau makan apa?” sebut Jamaluddin.

Namun, dia tidak memungkiri jika ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari BBM.

“Tapi, hanya mencari keuntungan sedikit, paling-paling Rp200 atau Rp300 saja,” ucap Jamaluddin.

Ia juga menyinggung bahwa soal BBM di Majene sudah pernah dibahas oleh Polres Majene bersama instansi terkait lainnya di ruang Pola Kantor Bupati Majene sebanyak tiga kali.

“Hasilnya, banyak hal yang perlu jadi pertimbangan, apalagi menyangkut kebutuhan masyarakat kita,” jelasnya.

Namun, dengan adanya pertemuan itu bukan berarti Polres tinggal diam saja.

“Bukan tidak ditangkapi jika ada pelanggaran hukum, tapi setidaknya dipikirkan juga keluarganya. Kita sudah beberapa kali memproses hukum soal BBM di Majene,” tegasnya.

Tapi, kata dia lagi, kalau ada proses hukum pada SPBU maka dampaknya, jatah BBM ke Majene akan dikurangi.

Disinggung soal, banyak jerigen mengantri di SPBU, Jamaluddin menerangkan, kebanyakan nelayan menitip kepada satu orang saja sehingga kesannya ada pengambilan dalam jumlah besar.

“Disinilah kita menjadi dilema. Karena, disatu sisi kita harus tagakkan hukum, di sisi lain masyarakat butuh makan,” tandasnya.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, sejumlah masyarakat mengeluhkan soal takaran BBM di SPBU.

“Sepertinya tidak cukup. Kami minta supaya instansi terkait melakukan tera ulang di SPBU,” keluh salah seorang warga, Nasri.

(ipunk)