Junda Maulana Paparkan Permasalahan Pokok Pembangunan di Sulbar

Mapos, Makassar — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Sulawesi Barat pada Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (16/2/2024) di Ballroom Hotel Novotel Makassar.

Turut hadir jajaran Sekretariat Daerah Lingkup Sulbar, unsur pimpinan dan perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten, serta perangkat daerah teknis yang menangani 4+1 (Kemiskinan ekstrem, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Kawin Muda dan Inflasi), seperti Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi serta kabupaten Se-Sulbar.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini sesuai arahan PJ. Gubernur Sulbar.

“Maksud dan tujuan sebagaimana yang diarahkan Bapak Pj. Gubernur yang menginginkan adanya sinkronisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menangani berbagai permasalahan pokok yang ada di Sulawesi Barat,” terang Junda.

Mengawali sesi, Junda memaparkan permasalahan pokok pembangunan. Yaitu melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, masih tingginya angka kemiskinan, belum meratanya pembangunan antar wilayah, masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Junda juga menyampaikan salah satu arahan Pj. Gubernur untuk menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran, melalui penggabungan tim evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tim evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Begitu pula untuk menjaga sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten.

“Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten menyusun rencana kerja pemerintah daerah sinkron dengan arah kebijakan provinsi dalam penanganan permasalahan yang tadi kami sebutkan.” jelas junda.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini sebagai upaya untuk menyamakan frekuensi untuk menyelesaikan masalah secara bersama – sama.

“Ada program strategis provinsi yaitu penanganan program satgas 4+1, satgas berkaitan stunting, satgas berkaitan dengan penanganan kemiskinan, satgas berkaitan anak putus sekolah, satgas berkaitan dengan penanganan penikahan anak, dan satgas berkaitan dengan inflasi. inilah yang kita perlukan sinkronisasi, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyampaikan kegiatan ini sebagai upaya sinkronisasi implementasi perencanaan Pembangunan daerah.

“Karena sinkronisasi perencanaan sudah lewat, sudah ketok palu, tapi sinkronisasi implementasi ini yang perlu kita duduk bersama hari ini,” sebut Muhammad Idris.

(*/adv)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...